Gelombang Penolakan Kenaikan Harga BBM, Polisi Imbau Warga Tertib Saat Demo

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan gejolak di masyarakat. Sejumlah elemen pun menggelar aksi demonstrasi untuk memprotes rencana itu.

Seperti yang dilakukan oleh para ojek online (ojol) dan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 29 Agustus 2022 di depan Gedung DPR/MPR.

Aksi penolakan serupa juga berlangsung pada Kamis (1/9/2022) kemarin. Demonstrasi digelar oleh organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di depan Kantor Pertamina dan Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Pada hari yang sama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara juga turut melangsungkan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Terbaru, serikat buruh berencana menggelar aksi demonstrasi untuk menolak rencana kenaikan harga BBM pada 6 September 2022 mendatang.

Terkait dengan munculnya sejumlah penolakan di masyarakat, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Satpol PP DKI Jakarta serta perwakilan Forkompinda langsung menggelar rapat koordinasi.

Aparat keamanan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya itu membahas soal pengamanan antisipasi adanya demonstrasi besar-besaran, terkait dengan rencana kenaikan harga BBM.

"Kami berkoordinasi mempersiapkan diri, bersinergi, manakala ada penyampaian aspirasi, yang ingin turun ke jalan," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kamis (1/9/2022).

Antisipasi gangguan kamtibmas

Dalam rapat tersebut, kata Fadil, kepolisian, TNI dan pemerintah daerah sepakat untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.

Namun, aparat keamanan gabungan itu meminta setiap elemen masyarakat untuk tertib dalam melaksanakan aksi unjuk rasa, dan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

"Satu pesan saya. Biasanya kan kalau begini ada yang turun ke jalan, pesan saya silakan menyampaikan pemberitahuan ke Polda," kata Fadil, Kamis (1/9/2022).

"Kemudian kita rapat bersama-sama, supaya penyampaian pendapatnya ini bisa berjalan dengan tertib," sambung dia.

Fadil memastikan bahwa kepolisian akan memfasilitasi, dan siap mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat.

Dengan demikian, Fadil berharap situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Ibu Kota bisa terkendali, tanpa ada gangguan yang berarti.

"Kami akan memfasilitasi mereka yang akan menyampaikan pendapat kepada pihak-pihak yang akan didatangi. Saya kira itu. Kami ingin supaya Jakarta ini tetap kondusif, tetap aman, tetap damai, tetap sejuk," tutur Fadil.

Diimbau tak bakar ban dan blokir jalan

Dalam pertemuan itu, Fadil pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum saat menyampaikan aspirasi.

Tindakan yang dimaksud Fadil ialah aksi vandalisme, pembakaran barang-barang seperti ban, hingga menutup jalan raya.

"Sampaikanlah secara beretika, tidak mengganggu ketertiban umum, bakar-bakar, memblokir jalan, saya kira tidak perlu. Karena kami akan melayani mereka yang akan menyampaikan pendapat," kata dia.

Bersamaan dengan itu, Fadil pun meminta masyarakat untuk tidak panic buying seiring dengan adanya rencana kenaikan harga BBM, apalagi sampai nekat melakukan penimbunan.

Menurut Fadil, kepolisian sudah mengetahui berbagai modus operandi para pelaku penimbunan BBM. Seperti memodifikasi kendaraan untuk menampung bensin dalam jumlah besar, lalu disimpan di suatu tempat.

Informasi-informasi tersebut menjadi bekal petugas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Kan penimbunan, modus operandinya macam-macam. Menggunakan mobil yang dimodifikasi, ada yang bolak-balik, kemudian ditaruh di sebuah titik," kata Fadil.

Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas para pelaku yang nekat melakukan penimbunan, dan merugikan masyarakat.

"Kami akan melakukan penindakan kepada mereka-mereka yang mengambil keuntungan di masa yang sempit ini," tegas Fadil.

Rencana kenaikan harga BBM

Sebagai informasi, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM pertalite dan solar.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.

Angka itu sudah membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.

Namun, dengan berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun.

Terlebih, konsumsi pertalite dan solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan.

"Kami perkirakan subsidi itu harus tambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).

Teranyar, Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan dengan seksama terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan teknologi tambang 5G di PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022).

"Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian," lanjut dia menegaskan.