Demo Protes Harga BBM Naik, Polisi Minta Warga di Tangsel Tidak Ikut Turun ke Jakarta

Demo yang akan dipusatkan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, itu menurut rencana akan dihadiri berbagai elemen masyarakat dari sejumlah daerah, tak terkecuali Tangerang Selatan (Tangsel).

"Ada beberapa elemen masyarakat, terutama mahasiswa dari UIN, UMPAM, UMJ. Terus kemudian PMII, solidaritas dari Ciputat juga akan turun ke Jakarta," ujar Kapolres Tangsel AKBP Sarly Sollu saat ditemui di kawasan Gading Serpong, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Senin (5/9/2022) malam.

Ia berujar, pihaknya sudah meminta berbagai elemen tersebut untuk tidak demo di Jakarta.

Sebagai gantinya, kata Sarly, Polres Tangsel menyediakan tempat untuk melakukan orasi ataupun mimbar bebas di Kampus Universitas Pamulang.

"Ini kami masih lobi, mudah-mudahan mereka mau melaksanakannya di wilayah Tangsel saja, enggak ikut ke Jakarta," kata dia.

Akan tetapi, jika nantinya para demonstran tetap bersikukuh untuk ikut aksi di Jakarta, langkah yang akan dilakukan Polres Tangsel yaitu mengawal massa aksi.

"Dan dibuat satu titik untuk kami antar ke sana. Tapi malam ini juga kalau pun memaksakan juga, kami hanya meminta perwakilan saja, paling banyak 50 sampai 70 orang perwakilan gabungan dari keseluruhan," kata Sarly.

Pertimbangan tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan massa.

"Jadinya kami antisipasi, sehingga kami mengharapkan boleh menyampaikan aspirasi, tapi tetap tertib," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, serikat buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM pada hari ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, akan ada puluhan ribu buruh yang akan menggelar demo.

Adapun demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan Gedung DPR.

Buruh meminta pimpinan DPR memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," ujar Said melalui pernyataan tertulis, Minggu (4/9/2022).