Respons TGUPP Usai Dikritik sebagai Pembuat Kacau Pembangunan oleh DPRD DKI, Anggota: Justru Makin Pesat

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta disebut tak boleh beroperasi lagi usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lengser pada 16 Oktober 2022.

Rencana penghapusan TGUPP itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Hal itu ia sampaikan usai menentukan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta melalui rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9/2022).

"Itu, TGUPP, harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta," kata Prasetyo.

Atas penilaian tersebut, Anggota TGUPP Tatak Ujiyati angkat bicara. Menurut Tatak, penilaian tersebut merupakan pendapat subyektif yang tidak didasari fakta.

"Tak perlu ditanggapi serius. Toh faktanya, alih-alih kacau, pembangunan Jakarta justru makin pesat," ujar Tatak dalam akun Twitter-nya setelah dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (15/9/2022).

Bahkan, kata Tatak, lebih banyak masyarakat yang puas atas kinerja Anies ketimbang yang tidak puas. Menurut Tatak, kelompok yang tidak puas TGUPP merupakan kelompok minoritas sebab tim itu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah fungsinya sebagai pembantu gubernur.

"Cuma supporting team gubernur, hebat amat sampai dibahas khusus sebagai tukang bikin kacau ya?" cibir Tatak.

Dalam cuitanny itu, Tatak pun sempat menyematkan hasil survei Populi Center yang menyebutkan sebanyak 86 persen warga Jakarta puas dengan kepemimpinan Anies.

Sementara itu, hasil survei Centre for Strategic and International Studies menyatakan sebayak 51,8 persen ahli tidak puas dengan kinerja Anies.

"Mana yang lebih penting kita perhatikan? Suara warga atau suara ahli? Menarik jika CSIS mau buka para ahli yang disurvei itu siapa saja? Cara milihnya pasti bukan acak 'kan?" ujar Tatak.

Kendati demikian, Tatak menilai penghapusan TGUPP bukan suatu hal penting yang perlu diributkan. Menurut dia, gubernur baru tentunya memiliki cara kerja masing-masing.

"Not a big deal. Semua juga tahu yang namanya tim gubernur ya durasinya mengikuti jabatan politik gubernur. Gubernur baru pasti punya ways of working sendiri," ujar Tatak.

Tatak melanjutkan, gubernur baru juga berhak menentukan apakah nantinya ia akan membentuk tim atau tidak. Selain itu, gubernur baru juga berhak menentukan apakah nantinya tim tersebut memiliki nama TGUPP atau tidak.

"Ini bukan hal penting yang perlu diributkan," tutur Tatak.

(Penulis: Muhammad Naufal | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)