Buruh Kembali Berunjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM pada 4 Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, sekitar 5.000 hingga 7.000 buruh akan kembali berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/10/2022).

Menurut Said, massa buruh yang akan berdemonstrasi di Patung Kuda berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"4 Oktober 2022 di Patung Kuda. Diikuti kurang lebih 5.000 sampai 7.000 orang yang berasal dari Jabodetabek," kata Said Iqbal, saat dikonfirmasi, Selasa (19/9/2022).

Selain di Patung Kuda, kata Said, demonstrasi juga digelar serentak oleh serikat buruh di seluruh provinsi.

Dalam unjuk rasa tersebut, buruh akan menyampaikan tiga tuntutan.

"Pertama, harga minyak dunia sudah turun. Dengan demikian, seharusnya Presiden Joko Widodo menurunkan harga BBM seperti harga semula," ungkapnya.

Tuntutan kedua, kata Iqbal, meminta kenaikan upah minimum pada 2023 sebesar 13 persen.

Said mengungkapkan, tuntutan ketiga yakni menyuarakan penolakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Karena ini biang keladi penurunan terhadap daya beli dan perlindungan terhadap kelas kerja. Di mana Omnibus Law menyebabkan tidak naik upah selama tiga tahun berturut-turut," ucap Iqbal.

"Dengan inflasi 15 persen lebih, tahun depan upah sudah dinyatakan tidak naik kembali. Berarti sudah tahun keempat tidak naik upah. Inilah Menteri Ketenagakerjaan terpuruk. Tidak mengerti persoalan dan melindungi pengusaha hitam," sambung dia.

Apabila tuntutan tersebut tidak digubris pemerintah, Said mengatakan, buruh yang tergabung dalam 60 federasi berencana melakukan mogok kerja secara nasional.

Adapun kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022).

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (3/9/2022).

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, maka beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.