Jurus Heru Budi Lancarkan Normalisasi Sungai yang Sempat Mandek di Era Anies-Riza

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi hartono mulai bergerak mencari jalan untuk penanganan banjir dengan normalisasi Sungai Ciliwung.

Pada awal masa kerjanya, Heru sudah mendatangi Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin (17/10/2022).

Heru mengaku membahas normalisasi Kali Ciliwung dan sinergi penanggulangan banjir Jakarta saat bertemu dengan Basuki.

"(Pembahasan) ada kaitannya dengan normalisasi, sodetan Kali Ciliwung, Cimahi, dan seterusnya, dan master plan penanggulangan banjir nanti kami sinergikan," ungkap Heru.

Saat itu Heru mengatakan akan meminta saran dan berkoordinasi dengan Basuki mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi banjir kiriman dari luar Jakarta.

Segera Koordinasi Soal Pembebasan Lahan

Heru memastikan normalisasi Kali Ciliwung dilanjutkan. Proyek ini kembali dilanjutkan setelah sempat mandek di era gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

Heru akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait pembebasan lahan untuk normalisasi dan sodetan.

"Yang sodetan ya. Ya nanti kami selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai. Dalam jangka waktu dekat, saya akan ke Pak Menteri ATR/BPN," kata Heru.

Heru mengaku baru saja membahas normalisasi Kali Ciliwung dan sinergi penanggulangan banjir Jakarta saat bertemu dengan Basuki. Dalam pertemuan itu, ia membahas kelanjutan sodetan Kali Ciliwung, Ciawi, dan Cimahi.

Normalisasi Sempat Mandek pada Era Anies

Wakil Gubernur DKI sebelumnya, Ahmad Riza Patria mengakui program naturalisasi atau normalisasi sungai selama lima tahun terakhir belum optimal.

Menurut Riza, belum maksimalnya program untuk penanganan banjir itu karena sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai.

"Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik dan sebagainya. Kami hati-hati," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Ia menjelaskan, program naturalisasi atau normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kebagian tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai.

Sementara, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan satuan pelaksana (satpel) normalisasi.

"Kami menyiapkan lahan, nanti Pemerintah Pusat yang menyiapkan satpel normalisasi," kata Riza.

Ia mengeklaim upaya penyediaan lahan yang dilakukan dalam bentuk pembebasan lahan itu sebenarnya sudah berjalan setiap tahun.

Namun, Pemprov DKI menemui sejumlah hambatan saat pembebasan lahan seperti sengketa, konflik, dan lainnya. Karena ada hambatan itu, ia mengaku bahwa jajarannya berhati-hati saat membebaskan lahan.

(Penulis: Nirmala Maulana Achmad | Editor: Nursita Sari, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)