Heru Tepati Janji, Gusur Warga Bantaran demi Normalisasi Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembebasan lahan yang menjadi program normalisasi Kali Ciliwung RW 007 Jalan Bina Warga, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, telah berjalan.

Sejak Agustus 2022, sejumlah warga yang bermukim di RT 002, 003 dan 004 RW 007 telah menerima pembayaran atas pembebasan lahan program normalisasi Kali Ciliwung.

Setidaknya, ada 63 bidang tanah yang harus dibongkar untuk normalisasi Kali Ciliwung sebagai salah satu penanganan banjir di RW 007 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kawasan Rawajati ini merupakan salah satu di antara beberapa titik-titik di Jakarta Selatan yang "langganan" banjir baik disebabkan karena curah hujan maupun luapan air kali.

Dari 63 bidang tanah, 43 pemilik di antaranya telah menerima pembayaran dengan appraisal. Sedangkan 20 lainnya belum menyepakati biaya kompensasi karena masih masalah soal surat kepemilikan tanah.

Penggusuran dimulai

Pada Rabu (9/11/2022), Kompas.com menelusuri kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Tampak saat ini pembebasan lahan di RW 007 telah dilakukan.

Terlihat sejumlah rumah yang pemiliknya telah menerima pembayaran dari pemerintah telah dibongkar.

Alat berat atau backhoe tengah dioperasikan untuk menghancurkan rumah warga yang masih tegak berdiri.

Tembok rumah itu dirobohkan serta puing-puing sisa pembongkaran dibiarkan untuk diratakan dengan lahan.

Pembongkaran satu rumah dengan rumah lain yang menggunakan satu alat berat hanya berjeda hitungan menit. Sejumlah rumah yang dibongkar alat berat itu sekejap rata dengan tanah.

Proses pembebasan lahan itu juga menjadi tontotan warga RW 007 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Warga yang belum menerima pembayaran dan tak terkena pembebasan lahan berkumpul dan menyaksikan alat berat menghancurkan setiap dinding rumah.

Di sisi lain, ada juga beberapa tempat tinggal warga yang masih tegak berdiri di tengah sejumlah rumah yang dibongkar.

Warga menyebut rumah itu adalah milik warga yang belum menerima pembayaran atau uang kompensasi pembebasan lahan program normalisasi Kali Ciliwung dari pemerintah.

"Kalau yang dibongkar itu yang sudah dibayar. Kalau itu (yang belum dibongkar) yang belum dibayar," kata Wawan, salah satu warga di lokasi, Rabu.

Karena masalah sertifikat

Siti Aminah, salah satu warga RW 007 Rawajati yang belum menerima pembayaran lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung menjelaskan penyebabnya.

Menurut perempuan 55 tahun itu, ia dan 19 pemilik rumah lain yang belum menerima pembayaran atau uang kompensasi dari pemerintah karena masalah tidak adanya surat bukti kepemilikan lahan.

"Ada 20 bidang yang masih nonsertifikat, itu masalahnya. Saat ini bukti kepemilikan itu hanya PBB," ujar Siti Aminah saat ditemui di lokasi, Rabu (9/11/2022).

Kini, tempat tinggal Siti Aminah masih tegak berdiri di antara rumah warga yang telah dibongkar. Lokasi rumah ia kini menjadi dekat dengan bibir Kali Ciliwung.

Siti Aminah bercerita, ia dan warga lain yang tak memiliki sertifikat itu sebelumnya sudah mencoba mengikuti pembuatan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Namun, kuota program pembuatan sertifikat tanah secara gratis dari Pemerintah Pusat melalui PTSL itu terbatas.

"Emang sudah tidak ada lagi kuotanya. Kalau yang sudah tidak kebagian kuota itu otomatis kita bayar normal," ucap Siti Aminah.

Pemerintah disebut sepakat

Siti Aminah mengatakan, meski tidak memiliki sertifikat, tapi saat pembahasan pemerintah telah menerima kondisi itu untuk tetap membayar kompensasi.

Untuk pembayaran tanah antara warga yang memiliki sertifikat dan tidak punya sertifikat dibayar sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nominal yang sama yakni Rp 4,6 juta per meter.

Namun pembayaran pembebasan lahan sesuai dengan appraisal. Dengan demikian, warga menerima uang kompensasi dari pemerintah dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya.

"Per meter itu kalau enggak salah (NJOP) Rp 4,6 juta," kata Siti.

Meski nilai ganti ruginya lebih kecil daripada warga yang memiliki sertifikat, namun Siti mengaku bisa menerima tawaran dan telah disepakati oleh pemerintah itu.

"Dari tahun lalu kita yang punya atau dan tidak punya sertifikat itu sudah ada nominal yang telah disepakati. Saya tidak masalah beda pembayaran dengan yang punya sertifikat, paling tidak seberapa. Tapi kapan dibayarnya," kata Siti Aminah.

Menanti pembayaran

Namun Siti mempertanyakan mengapa kompensasi yang dijanjikan itu tak kunjung cair hingga kini.

Kegelisahan Siti Aminah kian menjadi setelah bangunan yang berada di sebelah kanan dan kiri rumahnya sudah dibongkar usai menerima pembayaran.

"Tapi sampai saat ini belum ada kepastian kapan itu dibayar. Lihat suasana kanan kiri sudah dibongkar," sambung Siti Aminah.

Terlebih, kata Siti, pembebasan lahan yang belum seluruhnya itu membuat justru menimbulkan masalah baru yakni banjir lebih parah dari sebelumnya yang pernah terjadi.

"Kalau dulu kan, rumah (yang ada di kanan) saya ini lebih rendah posisinya. Jadi otomatis air masuk dulu ke rumah-rumah itu baru ke rumah saya," kata Siti Aminah.

"Kalau sekarang kan enggak, karena jadi lebih tinggi otomatis air masuk ke rumah saya," kata Siti Aminah.

Sejauh ini, Siti dan sejumlah warga lain masih menantikan pembayaran kompensasi dari pemerintah, terkait program normalisasi Kali Ciliwung itu.

Siti Aminah pun berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan pembayaran untuk 20 bidang tanah di RW 07 Rawajati, Jakarta Selatan.

"Kita sudah ke sana sini bikin surat sana sini sudah kita kerjakan. Cuma menunggu kapan dibayar," ucap Siti Aminah.

Normalisasi 4,8 kilometer

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menargetkan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer selama dia memimpin Ibu Kota.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui akan melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung pada 2023.

"(Target) 4,8 kilometer, itu panjangnya (normalisasi Kali Ciliwung)," sebut Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Ada dua opsi bagi warga yang bakal terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Opsi pertama, warga pemilik lahan bakal mendapatkan ganti untung.

Namun bilamana tak memiliki lahan, sebagai opsi kedua, warga bakal dipindahkan ke rumah susun.

"Bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusun," kata Heru.

Pembebasan lahan itu akan dilakukan di empat kelurahan, yakni Cililitan (Jakarta Timur) 0,8 hektar, Rawajati (Jakarta Selatan) 1,5 hektar, Cawang (Jakarta Timur) 2,25 hektar, dan Kampung Melayu (Jakarta Timur) 1,95 hektar.

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dana sekitar Rp 700 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023. Dana itu akan digunakan untuk pembebasan lahan.

"Pembebasan lahan kan ada beberapa part, (ada) empat kelurahan. Kurang lebih segitu," kata Heru.