Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang Pilih Kompensasi daripada Tinggal di Rusunawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga di RT 15 RW 07 Taman Harapan, Cawang, Kramatjati, Jakarta Timur berharap mendapatkan uang kompensasi dibanding tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Menerima uang kompensasi mereka anggap lebih realistis daripada menyewa dan menetap di rusunawa, apabila normalisasi Kali Ciliwung terwujud.

Era (37) adalah salah satunya. Mantan petugas keamanan Mall Pejaten yang kini menjadi ibu rumah tangga itu mengaku lebih baik tinggal di rumah sepetak dibanding tinggal di rusunawa.

"Enaknya sih ada penggantian saja, biar bisa dapat rumah lagi. Paling enggak, biar pun sepetak enggak ngontrak, gitu," ujar dia di lokasi, Jumat (11/11/2022).

Ibu tiga anak itu menyebutkan bahwa biaya sewa rusunawa per bulan bakal menghantui dia dan suami jika pindah ke rusunawa.

"Apalagi kalau ngontrak, di sini mahal-mahal, karena pernah rasain ngontrak. Kalau ada penggantian tempat yang nyaman, punya sendiri, lebih enak," jelasnya.

Muhammad Nur (62) juga melontarkan kalimat hampir serupa. Tidak pernah terbayang oleh Nur bahwa dia harus pindah ke rusunawa di usianya yang sudah senja.

Pensiun tenaga pengajar privat itu menyebutkan bahwa dirinya ingin proses penggantian biaya bangunan disesuaikan keinginan warga.

"Harapannya tuh supaya prosesnya berjalan lancar. Artinya, kalau memang dapat penggantian, sewajarnya dan tidak merugikan masyarakat dan pemerintah," jelasnya.

"(Pindah ke rusunawa) enggak terbayang saya. Jadi, saya kalau ditanya, enggak pernah tahu bagaimana kalau saya pindah ke rusun," tambah dia.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan akan menggarap normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer selama dia memimpin Ibu Kota.

Sebelumnya, proyek normalisasi Ciliwung mandek di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan karena sulitnya pembebasan lahan.

Heru mengatakan, jajarannya sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mempermudah pengerjaan proyek normalisasi sungai.

Langkah pertama adalah dengan menganggarkan dana sebesar Rp 700 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023.

Dana itu nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan, yakni :

1. Cililitan, Jakarta Timur, seluas 0,8 hektar,

2. Rawajati, Jakarta Selatan, seluas 1,5 hektar,

3. Cawang, Jakarta Timur, seluas 2,25 hektar, dan

4. Kampung Melayu, Jakarta Timur, seluas 1,95 hektar.

Warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah akan dipindahkan ke rumah susun (rusun).

"Warga yang memiliki lahan akan diganti untung, sementara warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak akan kami pindahkan ke rusun," ujar Heru, Selasa (8/11/2022), di Balai Kota DKI.

Program normalisasi akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pemprov DKI bertugas menertibkan bangunan di bantaran sungai, sementara Kementerian PUPR bertugas mengerjakan normalisasi sungai.