Banyak Unit Hunian Rusun Harum Tebet Sudah Tak Layak Huni, Perbaikan Terkendala Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI mengungkapkan banyak unit hunian di Rumah Susun Tebet, Jakarta Selatan, sudah tidak layak huni.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko saat rapat pembahasan dan pendalaman komisi-komisi terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/11/2022).

"Sebenarnya hal yang menjadi pikiran kami terkait dengan rusun (Harum Tebet), yang secara nyata di lapangan banyak kondisinya memang sudah sangat tidak layak," ujar Sarjoko saat rapat dengan jajaran Komisi D DPRD DKI.

Sarjoko mengatakan lahan yang ditempati Rusun Harum Tebet itu milik Pemprov DKI. Namun, perbaikan terkendala oleh status penghuni rusun.

"Namun demikian sekali lagi, bangunannya milik orang per orang sebagai pemilik atau penghuni," kata Sarjoko.

"Otomatis kalau untuk melakukan perbaikannya memang APBD tidak bisa masuk ke situ," ujar dia.

Sarjoko khawatir Rusun Harum Tebet semakin rusak. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kajian.

"Kami akan melakukan kajian terkait apa yang bisa kami lakukan untuk melakukan perbaikan terhadap rusun. Apakah nanti kami undang investor untuk membangun," kata Sarjoko.

Sarjoko sebelumnya mengatakan, DPRKP akan fokus membangun rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung dalam RAPBD 2023.

"Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun (yang diusulkan DPRKP) adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0," kata Sarjoko di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).

Ia menuturkan, salah satu rusun bagi warga terdampak normalisasi bakal dibangun di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Menurut Sarjoko, pembangunan rusun Jalan Margasatwa membutuhkan biaya Rp 544 miliar.

Terkait pembangunan rumah DP Rp 0 ini belum diketahui pasti apakah akan dianggarkan dalam pos anggaran lain di luar anggaran DPRKP.

Sebab, pembahasan RAPBD 2023 masih berlangsung hingga kini.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pembangunan rumah DP Rp 0 dianggarkan dalam pos anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk badan usaha milik daerah (BUMD).

Sebab, rumah DP Rp 0 dibangun oleh BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya.