Hakim Kasus Indra Kenz: "Trading" dalam "Platform" Binomo adalah Judi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dalam kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz, Rahman Rajagukguk, mengatakan trading dalam platform Binomo sama dengan judi

Hal itu disampaikan Rahman saat membacakan putusan dalam sidang kasus investasi bodong dalam platform Binomo yang melibatkan Indra Kenz.

"Para trader dalam platform Binomo adalah judi," kata Rahman di PN Tangerang, Senin (14/11/2022).

Atas dasar itu, majelis hakim sepakat memutuskan bahwa aset sitaan dari Indra Kenz dikembalikan ke negara.

Majelis hakim menilai, aset sitaan dari Indra Kenz tidak berhak dikembalikan kepada para korban dalam perkara ini, sebab para korban bersalah karena bermain judi.

“Atas tidak melestarikan permainan judi maka barang bukti nomor 227 sampai dengan 288 (bukti barang dan harta yang disita dari Indra Kenz) sebagai aset negara maka harus dirampas untuk negara,” ujar Rahman.

Rahman menjelaskan, para korban dalam kasus Binomo dengan sadar telah bergabung dan ikut bermain trading di platform ilegal itu.

Terlepas apakah mereka bergabung melalui link referal Indra Kenz atau bukan, para korban dinilai sudah menyadari konsekuensi mengalami kerugian dan tindakan perjudian itu dilarang menurut aturan negara.

Dalam pembacaan putusan itu, hakim menyinggung arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan akan menuntaskan praktik perjudian di dalam negeri.

“Edukasi benar kepada masyarakat atas permainan judi dan ketidakcermatan akan ingin cepat mendapat uang dengan cara mudah tanpa bekerja keras, maka barang bukti sebagai hasil kejahatan dan oleh karena itu harus dirampas untuk negara,” jelas Rahman.

Sebelumnya majelis hakim memvonis Indra Kenz dalam kasus investasi bodong Binomo dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.

"Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan bohong dan tindak pidana pencucian uang, sehingga menjatuhkan pidana terhadap Indra Kenz 10 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar," ujar Rahman 

"Apabila denda tidak dibayar, terdakwa harus menambah kurungan penjara 10 bulan," tambah dia.

Rahman menjelaskan, putusan sudah berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan kasus perkara ini.

Selain itu, putusan juga ditetapkan berdasarkan hasil mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan pihak-pihak terkait; serta penjelasan, bukti-bukti, dan tuntutan pidana ataupun perdata terhadap terdakwa.

(Penulis: Ellyvon Pranita | Editor: Irfan Maulana)