Apindo DKI Tak Permasalahkan Berapa Pun Kenaikan UMP DKI 2023, asal...

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengaku tak mempermasalahkan berapa pun kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023.

Asalkan, kata mereka, dasar yang dipakai untuk menentukan UMP DKI 2023 sesuai peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua Apindo DKI Nurjaman menekankan, dalam menentukan nilai UMP DKI 2023, pengusaha memiliki tiga hal yang dijadikan formula, yakni prinsip, acuan, dan nilai.

"Kan tadi, nilai (UMP DKI 2023) itu bagi saya nomor sekian. Yang jelas itu prinsip sama acuan," tutur Nurjaman melalui sambungan telepon, Rabu (16/11/2022).

Katanya, Apindo DKI selaku unsur pengusaha berprinsip kepada peraturan ketika merumuskan nilai UMP DKI 2023.

Kemudian, acuan yang dipakai untuk menentukan UMP DKI 2023 adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Nurjaman pun mengaku tak mempermasalahkan jika UMP DKI 2023 naik hingga 5,6-10 persen, asalkan prinsip dan acuannya jelas.

"Daru awal pun kami tidak berkeberatan kalaupun menetapkan 5,1 persen. Jangankan hanya 5,1 persen, 10 persen kami terima. Asal ada acuannya, asal ada prinsipnya," tegas dia.

Dalam kesempatan itu, Nurjaman lalu menyinggung soal permintaan unsur buruh yang meminta UMP DKI 2023 naik 13 persen.

Ia mempertanya apakah permintaan itu tergolong masuk akal.

"Namanya juga minta, tapi kan pertanyaannya masuk akal tidak (nilai permintaan 13 persen)?" tanyanya.

Menurut dia, krisis ekonomi yang disebut-sebut akan muncul pada 2023 perlu menjadi bahan pertimbangan soal penentuan nilai UMP DKI 2023.

Selain itu, Nurjaman menyebut kondisi Tanah Air saat ini penuh ketidak pastian.

"Krisis ekonomi global ini mesti dipertimbangkan," tegasnya.

Untuk diketahui, unsur buruh meminta UMP DKI 2023 naik 13 persen saat Dewan Pengupahan DKI menggelar sidang pengupahan perdana di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022).

Perwakilan Gerakan Buruh Jakarta Muhammad Toha sebelumnya menyatakan, sidang pengupahan perdana itu digelar secara tripartit antara buruh, pengusaha, serta pemerintah.

Ia menegaskan, unsur buruh meminta UMP DKI 2023 tidak mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebab, menurut Toha, eks Gubernur DKI Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP DKI Tahun 2022.

Oleh karena itu, Gerakan Buruh Jakarta dan federasi/serikat buruh lain mengawal sidang Dewan Pengupahan DKI tersebut.

Dalam kesempatan itu, Toha menegaskan bahwa unsur buruh meminta kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 13 persen.

Menurut dia, ada tiga hal yang menjadi dasar penentuan nilai persentase kenaikan UMP itu.

Ketiganya, yakni inflasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Kenaikannya (UMP DKI 2023), kami berharap sekitar 13 persenan," ucap Toha, di Balai Kota DKI, Selasa kemarin.

"Ada tiga hal (yang menjadi pertimbangan). Ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, (dan) kompensasi BBM kemarin terjadi kenaikan," lanjut dia.

Adapun UMP DKI 2022 saat ini adalah Rp 4.641.854. Artinya, jika tuntutan buruh untuk naik 13 persen dipenuhi, angkanya menjadi Rp 5,4 juta.