Fakta Pemprov DKI Alokasikan Lagi Anggaran Jalur Sepeda Usai Dikritik tapi Bukan untuk Bangun Jalur Baru...

Hal itu dilakukan saat Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dishub DKI di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/11/2022).

Adapun nilai anggaran jalur sepeda itu Rp 7,5 miliar.

Seperti diketahui, Dishub DKI awalnya memutuskan mencoret anggaran jalur sepeda dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI pada 11 November 2022.

Anggaran yang saat itu dicoret yakni anggaran untuk membangun jalur sepeda senilai Rp 38 miliar dan anggaran evaluasi jalur sepeda Rp 1,9 miliar.

Proses pengembalian anggaran

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli berujar, pengembalian anggaran itu dilakukan saat komisinya menggelar rapat bersama Dishub DKI soal RAPBD 2023 di Grand Cempaka, Rabu.

"Semalam di rapat komisi, (anggaran soal jalur sepeda) dimasukkan lagi (dalam RAPBD DKI 2023). Tadinya kan dicoret ya," ujar Taufik melalui sambungan telepon, Kamis (17/11/2022).

Kemudian, Taufik menyatakan, anggaran Rp 7,5 miliar itu muncul setelah Dishub DKI mengurangi anggaran sejumlah program lain untuk dialihkan menjadi anggaran jalur sepeda.

Dengan demikian, total plafon anggaran Dishub DKI dalam RAPBD 2023 tidak berubah.

"Secara total, anggarannya (Dishub DKI) tidak naik atau turun, tapi digeser (dari anggaran lain ke anggaran jalur sepeda)," sebut dia.

Total anggaran untuk Dishub DKI dalam RAPBD 2023 adalah Rp 7,6 triliun dan telah disetujui Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam rapat pada 11 November 2022.

Dia memerinci, dari anggaran Rp 7,5 miliar, Rp 5 miliar digunakan untuk pengoptimalan atau perbaikan jalur sepeda.

Kemudian, Rp 2 miliar untuk evaluasi jalur sepeda yang sudah ada dan Rp 500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi.

"Misal dievaluasi, jalur yang ini salah, terlalu berbahaya, maka itu dipindahkan dengan dana yang Rp 5 miliar," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ia menekankan, anggaran jalur sepeda di Ibu Kota memang harus ada meski Pemprov DKI belum berencana menambah jalur baru.

Jika anggaran dinolkan, menurut dia, jalur sepeda di Jakarta yang sudah ada bakal tak terurus.

"Enggak bisa kalau dinolkan gitu seperti yang kemarin, jadi mangrak memang. Pemeliharaannya juga enggak ada, kemunduran bagi sebuah Kota Jakarta yang sudah kemarin bagus," tutur Taufik.

Kekecewaan akan keputusan Heru Budi

Dalam kesempatan itu, Taufik mengaku kecewa karena Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak melanjutkan pembangunan jalur sepeda yang sebelumnya sudah masif di era Gubernur Anies Baswedan.

Sebab, dalam RAPBD 2023, tak ada sedikit pun anggaran yang dialokasikan untuk membangun atau menambah jalur sepeda.

"Saya sebenarnya masih agak kecewa dengan keputusan tersebut. Berarti kan tidak ada penambahan atau perluasan atau perkembangan lajur sepeda," ucap Taufik.

Dishub batal kerja sama dengan NGO

Karena bakal mengevaluasi jalur sepeda secara mandiri, kata Taufik, Dishub DKI batal bekerja sama dengan non-profit organization (NGO) Institute of Transportation Development Program (ITDP).

"Iya, dikerjakan sendiri. Jadi bukan dikerjasamakan (dengan ITDP), tapi dikerjakan sendiri oleh Dishub," kata dia.

"Bukan kemudian kerja sama dengan lembaga lain, (yakni) ITDP," sambung Taufik.

Ia menekankan, evaluasi terhadap jalur sepeda perlu dilakukan. Sebab, kata Taufik, banyak jalur sepeda di DKI yang bermasalah.

Ia mencontohkan, pengamanan di sejumlah jalur tergolong membahayakan pesepeda dan non-pesepeda.

Selain itu, ada jalur sepeda yang tak memiliki pembatas, ada juga jalur sepeda yang terlalu dekat dengan pintu tol.

"(Evaluasi) memang perlu ya karena kan memang tidak bisa dipungkiri lajur sepeda yang kemarin sudah dipasang banyak yang bermasalah," ujar Taufik.

"Ternyata memang ada banyak hal yang perlu dievaluasi," sambung dia.

Anggaran dikembalikan usai dikritik

Dalam kesempatan itu, Taufik menduga Dishub DKI mengembalikan sebagian anggaran jalur sepeda karena kritik publik yang belakangan terus bermunculan.

"Ya, kurang lebih seperti itu (Dishub DKI mengembalikan anggaran jalur sepeda usai dikritik)," ucap Taufik.

"Salah satunya, tekanan dari masyarakat juga ada," sambung dia.

Kritik dari berbagai pihak mulai dari LBH Jakarta, Bike to Work, hingga Green Peace Indonesia, bermunculan karena Dishub DKI awalnya menghapus anggaran jalur sepeda.

Menurut Green Peace Indonesia, penghapusan anggaran untuk pengadaan jalur sepeda merupakan sebuah langkah mundur atas upaya Pemprov DKI dalam mengendalikan pencemaran udara.

Sementara itu, menurut LBH Jakarta, Pemprov DKI mengingkari tujuan pembangunan kota berkelanjutan yang memprioritaskan transportasi umum.

Kemudian, Bike to Work sebelumnya berencana menemui Heru Budi Hartono berkait penghapusan anggaran jalur sepeda.

Bike to Work juga berencana mengedukasi masyarakat soal pentingnya jalur sepeda.