Penjelasan Jakpro Soal Kampung Susun Bayam yang Tak Kunjung Ditempati Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) buka suara soal warga yang belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam di Tanjung Priok.

Community Development Specialist PT Jakpro, Hifdzi Mujtahid menyampaikan, masih ada proses yang perlu dilalui untuk bisa memindahkan warga.

Jakpro harus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan administrasi.

"Proses masuknya warga kepada Rusun Bayam itu terdapat beberapa faktor yang harus dilalui," ungkap Hifdzi saat ditemui Kompas.com di Kampung Susun Bayam, Senin (21/11/2022).

"Di proses administrasi tentunya, baik di internal Jakpro, maupun kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Pemprov," lanjutnya.

Hifdzi berujar, konsep tarif sewa Kampung Susun Bayam yang akan dibebankan kepada warga berbeda dengan rumah susun lain yang dibangun Pemprov DKI. Perbedaan itu terdapat pada spesifikasi bangunan Kampung Susun Bayam.

"Kalau di Kampung Susun Bayam itu buatan BUMD, dalam hal ini Jakpro dan ini pertama kali. Kalau Disperum itu sudah ada role modelnya, Duri, Kunir, Marunda, dan sebagainya. Jadi sudah template," tutur Hifdzi.

Dalam kesempatan itu, dia juga menekankan bahwa pihaknya masih menimbang sejumlah hal untuk memindahkan warga. Kampung Susun Bayam, kata dia, tidak termasuk daftar kampung prioritas dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang ditetapkan oleh Gubernur yang saat itu menjabat, Anies Baswedan.

Dalam Pergub No 878 Tahun 2018, disebutkan terdapat 21 kampung prioritas. Namun, jumlah itu berkurang menjadi 20 karena satu kampung terkena imbas pembangunan jalan.

"Kampung Susun Bayam itu tidak termasuk dalam Pergub itu sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang lainnya yang bisa memasukkan warga Kampung Susun Bayam ya sebagaimana peraturan perundang-undangan, terutama yang ada dalam Peraturan di Pemprov dan JakPro, itu perlu dipahami," jelasnya.

Hifdzi mengakui, proses pemindahan pun terbilang sulit. Terlebih, Kampung Susun Bayam adalah proyek hunian yang dibangun oleh Jakpro selaku Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, bukan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga unsur bisnis harus diperhatikan.

"Hal-hal seperti itu prosesnya tidak bisa kami prediksi, terlebih kita sedang ada dalam masa transisi kepemimpinan," imbuh Hifdzi.

Sebelumnya, warga Kampung Bayam meggelar unjuk rasa di depan gerbang Kampung Susun Bayam. Hal itu dilakukan agar mereka segera mendapatkan kunci unit rumah susun itu.

Kampung Susun Bayam sendiri diresmikan pada 12 Oktober 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan.

Saat meresmikan Kampung Susun Bayam, Anies mengakui proses pembangunannya tergolong memakan waktu lama.

"Saya bersyukur sekali bahwa ini bisa tuntas, memang persis di ujung (jabatan), prosesnya panjang, seluruh tata kelola diikuti," kata Anies dalam sambutannya di Kampung Susun Bayam saat itu.

"Dan kami ingin agar kampung ini hidup sebagai sebuah masyarakat yang saling asih, saling support, saling sopan," sambung dia.

Anies menyebut konsep sewa untuk calon penghuni Kampung Susun Bayam rumit, sebagaimana konsep fisik bangunannya yang juga tidak sederhana.

Di sana terdapat tiga blok atau gedung dengan empat lantai yang diperuntukkan bagi 135 kepala keluarga, ditambah tiga unit hunian khusus penyandang disabilitas. Sehingga, total ada 138 unit hunian bertipe 36.

Selain itu, Kampung Susun Bayam juga memiliki fasilitas pendukung, seperti unit usaha warga, koperasi dan gudang, mushola, tempat wudu, taman kanak-kanak dan perpustakaan, aula serbaguna, toilet umum, serta kamp difabel.