Polemik SDN Pondok Cina 1 Disorot Pemerintah Pusat, Wali Kota Depok Dapat Masukan

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah melakukan pertemuan dengan lembaga pemerintah pusat untuk membahas polemik relokasi SDN Pondok Cina 1, yang hingga kini masih berlangsung.

Pertemuan itu melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kemendagri RI, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Direktorat SD KemendikbudRistek, Itjen Kemendikbud Ristek, Ombudsman RI, dan Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN)

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut bermaksud memberikan masukan dalam penyelesaian polemik relokasi siswa SDN Pondok Cina 1.

"Di awal pembicaraan, saya sebagai wali kota mempertanyakan maksud tujuan kedatangannya," ujar Idris di Balai Kota Depok, Selasa (13/12/2022).

Idris berujar, lembaga-lembaga tersebut menyampaikan pandangannya untuk kemudian ditindaklanjuti Pemkot Depok.

"Akhirnya mereka menyampaikanlah satu per satu. Terutama dari KPAI, yang relatif lebih panjang bicaranya karena memang diawali dengan pembicaraan yang nomatif teori tentang perlindungan anak," kata dia.

Pada dasarnya, Idris menegaskan apa yang menjadi masukan dari lembaga-lembaga itu telah disepakati bahkan sudah dilaksanakan di kepemimpinannya.

"Intinya (mereka) meminta penyelesaian masalah SDN Pondok Cina 1 ini difokuskan kepada kepentingan anak. Sehingga solusi permasalahan ini untuk anak, itulah pesannya," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan untuk menunda bantuan dana pembangunan Masjid Agung Kota Depok yang menggusur lahan SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat,

"Saya sudah kirim surat. Intinya segala aspirasi daerah itu sangat kami perhatikan asal selesaikan dulu urusan dinamika lahannya. Karena lahannya masih berdinamika, saya sudah kirim surat, dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai itu selesai secara baik-baik," kata Emil di Bandung, Senin (12/12/2022).

Pria yang akrab disapa Emil ini juga meminta agar Pemerintah Kota Depok mengedepankan musyawarah dan tetap memprioritaskan kegiatan belajar para siswa.

Emil menilai harus ada win-win solution atas polemik tersebut.

"Dan saya sudah kirim surat tolong dikedepankan musyawarah, tidak ada menang kalah semua harus menjadi win-win solution, pendidikan nomor satu," tuturnya.

Pemprov Jabar tak campuri urusan teknis

Emil menjelaskan, secara kewenangan Pemprov Jabar tak berhak ikut campur secara teknis soal masalah tersebut.

Sebab, untuk sektor pendidikan, Pemprov Jabar hanya mengurusi tingkat SMA, SMK, dan SLB.

"Jadi saya berikan peluang musyawarah sesuai dengan kewenangannya wali kota, dan kira Pak Wali Kota pasti bisa menyelesaikan sebijak-bijaknya," jelasnya.