Cerita Kantor Gubernur DKI yang Dulunya Bekas Rumah "Burgemeester"

JAKARTA, KOMPAS.com - Bangunan bergaya Tuscan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 itu tampak kokoh dan anggun meski telah berdiri sejak abad ke-19.

Pilar-pilar besar pada serambi muka gedung tua berwarna putih itu masih perkasa seolah menegaskan ”kekuasaan” orang yang bernaung di bawahnya.

Gedung ini menjadi tempat para Gubernur DKI Jakarta berkantor. Di sinilah para pemimpin Jakarta dari waktu ke waktu bekerja mengatur kota.

Gedung Balai Kota Jakarta ini semula merupakan rumah dinas burgemeester (wali kota) sekaligus kantor pemerintahan.

Ketika terjadi pemekaran kota Batavia ke arah selatan, kantor pemerintahan juga ikut berpindah.

Balai Kota (Stadhuis) yang semula berada di Batavia Lama berpindah ke Tanah Abang pada 1913 dan kemudian ke Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 pada 1919.

Rumah nomor 8, yang sekarang menjadi kantor Gubernur DKI Jakarta adalah kantor dan kediaman Residen van West Java. Artinya, rumah nomor 8 adalah tempat tinggal bagi pejabat setingkat gubernur saat ini.

Dikutip dari arsip Kompas, Adolf Heuken SJ dalam buku berjudul Medan Merdeka-Jantung Ibukota RI (Yayasan Cipta Loka Caraka, 2008), menyebutkan, rumah Residen van West Java adalah perpaduan gaya klasisisme dengan unsur gaya pesisir.

Ini ditandai dengan atap rendah sebagai pelindung dari sinar matahari dan hujan, serta teritisan lebar di bagian samping yang ditopang tiang besi berukir ragam hias sulur-suluran.

Rumah residen, tulis Heuken, terdiri atas rumah induk (sekarang kantor gubernur), diapit bangunan samping. Ruang-ruangnya disusun secara simetris.

Di belakang tiga pintu di serambi muka ada ruang tamu luas. Di sampingnya ada dua ruang kerja.

Di bagian belakang terdapat serambi yang luas dengan dua kamar tidur besar di kanan dan kirinya. Di belakang rumah pernah terbentang taman yang luas untuk pesta.

Rumah nomor 9 adalah gedung Stadsgemeente Batavia. Masih menurut Heuken, pada akhir masa Hindia Belanda, rumah ini fungsinya sama dengan gedung pemerintahan Jakarta sekarang.

Walaupun berhubungan dengan sejarah kota, rumah ini dipandang kurang bernilai dari segi arsitektur. Akhirnya rumah nomor 9 ini dirobohkan dan diganti dengan bangunan modern setinggi 23 lantai pada 1972 saat pemerintahan Gubernur Ali Sadikin.

Gubernur Jakarta yang pernah berkantor di rumah nomor 9, seperti dituturkan arkeolog Candrian Attahiyat, adalah Suwiryo (ketika itu masih wali kota), Soemarno, dan Henk Ngantung.

Gubernur pertama yang berkantor di rumah nomor 8 adalah Ali Sadikin. Para Gubernur Jakarta berikutnya, kecuali Fauzi Bowo, juga menempati rumah nomor 8 ini. Mereka menempati ruangan di sisi kiri gedung.

Masih berfungsi baik

Ruangan-ruangan di dalam gedung tua itu sampai kini masih berfungsi dengan baik. Ruang depan digunakan sebagai ruang tunggu tamu. Dua ruangan lainnya menjadi ruang tamu dan ruang kerja gubernur.

Serambi belakang kini menjadi Balairung, tempat berbagai acara resmi, seperti penandatanganan perjanjian kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak lain. Ruang tidur di sisi kiri dan kanan kini berfungsi sebagai ruang rapat.

Mansur, pegawai protokol DKI Jakarta, yang sejak 1990-an hilir mudik mengurus protokoler di dalam gedung, menuturkan, bangunan lama hanya berhenti sampai Balairung. Balai Agung, semacam aula, adalah bangunan baru.

”Dulu masih ada pintu kaca yang membatasi Balairung. Pada era Pak Soerjadi (1992-1997) pintu itu dihilangkan,” ujarnya kepada Kompas.

Di Balairung juga berdiri pilar-pilar besar, mirip seperti di pendopo Balai Kota. Menurut Mansur, pilar itu juga hasil renovasi.

Pintu-pintu ruang rapat pun tinggi dan besar sehingga terkesan kuno, meskipun pintu itu dibuat pada 1990-an.

Mansur menambahkan, di ruang kerja gubernur terdapat pintu kaca dengan pemandangan tambahan yang modern berupa taman dan kolam ikan.

”Taman itu dibuat di zaman Pak Sutiyoso. Ada burung di sangkar, ada ikan koi di kolam, jadi suasananya segar, tidak seperti di dalam gedung tua,” ujarnya.

Selain membangun Balai Kota, Pemerintah Provinsi DKI juga membangun Gedung DPRD baru di Jalan Kebon Sirih yang sebelumnya bekas kantor Kedutaan Besar Belanda di Jakarta akhir 1980-an.

Kebijakan ini makin mengikis keberadaan gedung-gedung tua di Jalan Kebon Sirih dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Gedung Balai Kota Jakarta ini terbuka bagi masyarakat luas. Setiap hari, tamu gubernur datang silih berganti.

Warga yang ingin mengadu pun setiap hari mengantre di gedung tua ini. Tak ada salahnya untuk tahu latar belakang kisah gedung ini agar kita dapat sekalian menikmati aroma sejarahnya.

(Kompas: Fransisca Romana Ninik | Kompas.com: Nirmala Maulana Achmad)