Fraksi PDI-P Ulas Kinerja Heru Budi, Minta Percepat Pembangunan Tanggul hingga Puskesmas

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menggelar diskusi publik Laporan Kerja Politik Tahun 2022 pada Rabu (28/12/2022).

Diskusi ini digelar di Ruang Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengulas kinerja eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Namun, Gembong mewakili fraksinya tak terlalu fokus membahas kinerja Anies.

Sebab, Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta telah membahas kinerja Anies dalam kegiatan Refleksi Lima Tahun Kepemintahan Anies yang digelar beberapa waktu lalu.

"Maka, kami teruskan (diskusi publik) pada transisi kepemimpinan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Heru Budi Hartono," tutur Gembong.

Menurut dia, Heru Budi harus fokus menangani permasalahan pokok Ibu Kota. Satu di antaranya adalah persoalan banjir.

Selain banjir biasa, Heru disebut juga harus menyelesaikan persoalan banjir rob.

Gembong menyebut, pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) harus dipercepat untuk menangani persoalan banjir rob.

"Tanggul itu enggak mungkin dalam tiga bulan atau setahun bisa selesai. Tapi, mau tidak mau, ini harus dikerjakan. Pak Heru harus fokus untuk mengeksekusi pembangunan tanggul," urainya.

Selain itu, menurut Gembong, Heru Budi juga harus menggencarkan program normalisasi Kali Ciliwung.

Ia semula mengapresiasi langkah Heru Budi yang telah menggencarkan pembangunan sodetan Kali Ciliwung.

Adapun sodetan merupakan rangkaian proyek normalisasi Kali Ciliwung.

"Artinya, ada keberanian Pak Pj untuk melakukan eksekusi terhadap pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT)," sebut Gembong.

Di sisi lain, ia menegaskan Heru Budi harus segera merampungkan normalisasi Kali Ciliwung secara keseluruhan.

"Kami mendorong tentunya kepada Pj Gubernur untuk fokus melakukan normalisasi. Mau tidak mau, kami harus melakukan normalisasi," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gembong juga menyinggung soal penyaluran air bersih yang belum merata di Ibu Kota.

Terkini, penyaluran air bersih melalui PAM Jaya baru menyentuh 65,85 persen wilayah Ibu Kota.

Gembong lalu meminta Heru Budi segera menyalurkan air bersih hingga 100 persen wilayah Jakarta.

"Air bersih itu cakupan air bersih itu baru 65,85 persen, ini bukan pekerjaan bimsalabim," tuturnya.

"Tetapi, harus dimulai agar jangkauan ketersediaan air bersih bisa terjangkau sampai seluruh pelosok ibu kota," lanjut dia.

Terakhir, Gembong mengungkapkan bahwa masih ada 15 kelurahan di Ibu Kota yang belum memiliki puskesmas. Sedangkan, ada total 267 kelurahan di DKI.

Salah satu kelurahan yang belum memiliki puskesmas adalah Kelurahan Gambir.

"'Istananya DKI Jakarta, yaitu Balai Kota, Kelurahan Gambir sampai hari ini belum punya puskesmas," ungkap Gembong.

Ia lantas meminta Heru Budi menggencarkan pembangunan puskesmas.

"Kami mendorong kepada Pj agar fokus mengejar ketertinggalan dalam konteks mengejar pelayanan kesehatan," tuturnya.