Roy Suryo Divonis 9 Bulan Penjara, Kuasa Hukum Pertimbangkan Banding

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Roy Suryo akan mempertimbangkan pengajuan banding terkait dengan vonis majelis hakim dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden RI Joko Widodo.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara serta membayar administrasi perkara sebesar Rp 5.000 kepada eks Menteri Pemuda dan Olahraga itu.

"Kami masih ada waktu tujuh hari, nanti kami (tim kuasa hukum) kumpul dan akan mengambil sikap," ujar kuasa hukum Roy Suryo, Muhammad Zulkarnain saat dikonfirmasi, Rabu (28/12/2022).

Menurut Zulkarnain, banding akan diajukan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo apabila jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding terlebih dahulu ke majelis hakim.

"Kami tunggu satu dua hari ini apakah kami banding juga atau kami tunggu jaksa. Kalau kami tunggu jaksa berarti jaksa sebelum tujuh hari menyerahkan surat banding," ucap Zulkarnain.

"Sehabis itu kami pun menyerahkan juga surat banding tinggal tunggu memori dari jaksa," imbuh dia.

Roy Suryo dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena telah menyebarkan informasi yang bertujuan menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

"Menyatakan terdakwa Roy Suryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," kata hakim ketua Martin Ginting, dikutip dari Kompas TV, Rabu (28/12/2022).

Seperti diketahui, Roy Suryo terjerat kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden RI Joko Widodo.

Roy dinyatakan dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

JPU sebelumnya menuntut Roy Suryo dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara pada Kamis (15/12/2022).

Tuntutan ini sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.