Realisasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Naik jika Dibanding 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2022 disebut mencapai 85,56 persen atau setara Rp 67,3 triliun per 31 Desember 2022.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata berujar, target pendapatan daerah DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 77,8 triliun.

"Realisasi ini naik sebesar Rp 1,8 triliun dibandingkan realisasi (pendapatan daerah) tahun lalu (2021) yang sebesar Rp 65,6 triliun," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (5/1/2023).

Michael melanjutkan, realisasi belanja daerah mencapai 84,32 persen atau setara dengan 64,9 triliun.

Menurut dia, target belanja daerah DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 76,9 triliun.

"Realisasi ini naik sebesar Rp 3,3 triliun dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2021 yang terserap sebesar Rp 61,6 triliun," ungkap Michael.

Ia mengakui bahwa mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta saat Covid-19 tergolong sulit.

Akan tetapi, realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran di Ibu Kota pada 2022 bisa mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan tahun 2021.

"Dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan secara bijaksana, realisasi pendapatan dan serapan anggaran di DKI Jakarta pada 2022 alami kenaikan dibanding tahun lalu (2021),” urai Michael.

Berikut rincian pos pendapatan daerah yang mencapai Rp 67,3 triliun:

• Pendapatan asli daerah (PAD):

Pajak Daerah Rp 40,3 triliun

Pendapatan retribusi daerah Rp 376,4 miliar

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 402,4 miliar

Pendapatan lain-lain PAD yang sah Rp 4,6 triliun

• Pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp 18,9 triliun

• Lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp 2,8 triliun

Sementara itu, berikut rincian pos belanja daerah yang mencapai Rp64,9 triliun:

• Belanja Operasi

Belanja pegawai Rp 17,7 triliun)

Belanja barang dan uasa Rp 23,6 triliun Belanja bunga Rp 270,6 miliar)

Belanja subsidi Rp 6,3 triliun

Belanja hibah Rp 2,7 triliun

Belanja bantuan sosial Rp 5,04 triliun

• Belanja modal mencapai Rp 8,8 triliun

• Belanja tidak terduga mencapai Rp 67,8 miliar

• Belanja transfer berupa bantuan keuangan mencapai Rp 484,8 miliar