Anggaran Dinkes dalam APBD DKI 2023 Berkurang Rp 220,8 Miliar, DPRD: Pelanggaran!

Hal itu terungkap dalam rapat Komisi E DPRD DKI bersama Pemprov DKI dengan agenda membahas hasil evaluasi APBD DKI 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (12/1/2023).

Komisi E DPRD DKI pun mempertanyakan alasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI mengurangi anggaran senilai Rp 220,8 miliar tanpa sepengetahuan legislatif Jakarta.

Menurut Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria dan anggota Komisi E Basri Baco, tindakan TAPD tersebut tergolong sebagai pelanggaran.

"Ini kenapa (APBD DKI 2023) dikurangi (Rp 220,8 miliar) tanpa sepengetahuan kami, kan pelanggaran," ungkap Iman dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat.

Menjawab pertanyaan Komisi E, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata berujar, APBD DKI 2023 dikurangi Rp 220,8 miliar berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendagri.

Menurut Michael, berdasarkan evaluasi dari Kemendagri, kegiatan yang tak tercantum dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tidak boleh dimasukkan dalam APBD DKI 2023.

Namun, Michael tidak menjelaskan anggaran kegiatan apa saja yang dikurangi.

"Dari hasil sistem, di RKPD enggak ada, di KUA-PPAS enggak ada, keluarlah yang termasuk Rp 220,8 (miliar) ini," ungkap Michael.

Sebagai informasi, meski ada pengurangan anggaran Dinkes DKI Jakarta, ada juga penambahan biaya tak terduga (BTT) dalam APBD DKI 2023.

Anggaran BTT dalam APBD 2023 awalnya senilai Rp 648,5 miliar. Anggaran tersebut kemudian naik Rp 220,1 miliar menjadi Rp 868,6 miliar.