Saat Permintaan Perubahan Status Jalan Cinere Raya Jadi Jalan Provinsi Terkendala

JAKARTA, KOMPAS.com - Paguyuban para ketua rukun warga (RW) di Kelurahan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, mengeluarkan petisi agar Jalan Cinere Raya berubah status dari jalan kota menjadi jalan provinsi.

Petisi ini ditujukan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerhatikan, memperbaiki, serta merevitalisasi jalan tersebut.

Dikutip dari Kompas.id, Ketua RW 018 Blok G Eko Supriyanto mengatakan, petisi ini merupakan bukti besarnya keinginan masyarakat Cinere agar Jalan Cinere Raya diperbaiki dan diperlebar.

Sebelumnya, permintaan itu sudah berkali-kali diajukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, tetapi tidak pernah digubris.

Kali ini, permintaan untuk perbaikan jalan disertai dengan petisi perubahan status jalan agar mendapatkan perhatian, baik dari Pemkot Depok maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

”Obyektif kami adalah supaya jalan diperlebar, dipercantik, dan juga diperbaiki," kata Eko, Senin (16/1/2023).

"Harusnya jalan ini diperhatikan karena menjadi salah satu penghubung Depok dengan daerah-daerah besar disekitarnya," lanjutnya.

Yossi Satrio Saputro, Ketua RW 010 Blok M, mengungkapkan para ketua RW Cinere yang melayangkan petisi tersebut diundang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok.

Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan Kota Depok, mereka membahas terkait pengajuan peningkatan status tersebut.

”Kepala Bappeda bilang, kalau jalan provinsi itu harus menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupten atau kota, sehingga Cinere yang merupakan sebuah kecamatan tidak bisa,” kata Yossi.

Kendati demikian, terdapat alternatif yang diusulkan, yakni peningkatan status menjadi jalan nasional.

Hal ini dipertimbangkan karena Jalan Cinere Raya menghubungkan Depok sebagai salah satu kota Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta dan Tangerang Selatan yang berada dalam Provinsi Banten.

Kendala perubahan status

Akan tetapi, ini pun terkendala karena jalan nasional membutuhkan persetujuan dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

”Kami hanya berharap adanya solusi terbaik. Jika misalnya tidak dapat menjadi jalan provinsi atau jalan nasional," ujar Yossi.

Setidaknya ada pelebaran dan perbaikan. Kami akan terus mendorong dan mengawali hal ini,” lanjut Yossi.

Yossi menambahkan, hal yang mereka tekankan dalam masalah ini adalah soal efektivitas pembangunan beserta anggarannya.

Jika berdasar pada sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Depok pada tahun 2020, anggaran tersisa adalah 16 persen.

Angka ini tertinggi dari seluruh kota Jawa Barat, diikuti Kabupaten Bogor 11,91 persen dan Kabupaten Bandung 11,84 persen.

”Artinya, realisasi anggaran tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Padahal bisa dipakai untuk pembangunan di jalan kami,” kata Yossi.

Berita selengkapnya terbit di laman Kompas.id dengan judul: "Cinere Raya Didorong Jadi Jalan Provinsi"