Proyek MRT Tomang-Medan Satria, Pemprov Jabar Bertugas Tetapkan Rute di Wilayah Bekasi

Lokasi yang ditetapkan merupakan rute yang masuk wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Ridwan Kamil menuturkan, penlok menjadi dasar hukum pembangunan MRT rute Tomang-Medan Satria.

"Tahap begini itu, tugas saya menyiapkan dokumen penetapan lokasi, istilahnya penlok, untuk memastikan ada dasar hukum rute itu legal," tutur Emil, sapaan Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2/2023).

Emil menyebutkan, langkah berikutnya setelah melakukan penlok adalah membebaskan lahan di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Lahan akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

"Pembebasan lahan nanti berlangsung di wilayahnya Pak Wali (Kota Bekasi) ya. Itu peran dari level teknis kewalikotaan Bekasi juga perannya sangat tinggi, tapi poin saya, ini sangat dinamis dan kompleks," sebut politisi Golkar itu.

Dalam kesempatan itu, Emil mengaku belum bisa mengungkapkan anggaran pembangunan MRT Tomang-Medan Satria.

Ia mengatakan bahwa anggaran dan pembagian porsi anggaran tiap pemerintah daerah (pemda) masih dibahas.

Sebab, ada lebih dari satu pemda yang ikut andil dalam pembangunan MRT rute Tomang-Medan Satria.

"Masalah pendanaan juga sedang dibicarakan porsinya. Masing-masing dari Pemerintah Provinsi (Jakarta dan Jawa Barat) dan Pemerintah Kota (Bekasi) ini ada kontribusinya," urainya.

Di sisi lain, kata Emil, bentuk stasiun MRT rute tersebut juga masih dibahas.

Karena itu, menurut Emil, pihaknya belum bisa mengungkapkan anggaran pembangunan MRT rute Tomang-Medan Satria.

Sebagai informasi, kesepakatan bersama itu ditandatangani Emil-Heru Budi di Gedung Sate pada Jumat siang.

Selain Emil-Heru Budi, di Gedung Sate, Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turut menandatangani kesepakatan bersama tersebut.

Saat mendatangani Gedung Sate, Heru Budi didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, seperti Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Direktur Utama PT MRT Tuhiyat.