Sekda DKI Sebut Mobil Listrik Bukan Buat Atasi Kemacetan, tapi Solusi Kurangi Polusi Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono turut menanggapi pernyataan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak soal pembelian mobil listrik yang dianggap tidak efisien mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Menurut Joko, pembelian 21 mobil listrik bukan untuk mengatasi kemacetan, melainkan sebagai solusi mengatasi polusi udara di DKI Jakarta.

"Mobil listrik itu tujuannya untuk kita memiliki sumber daya yang banyak. Kemudian, kita ingin masalah polusi di Jakarta juga berkurang. itu kan (tujuannya) mobil listrik itu," ujar Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Joko menilai kemacetan yang terjadi di Jakarta disebabkan banyak hal. Peralihan mobil bahan bakar bensin ke listrik memang bukan solusi Pemprov DKI mengatasi kemacetan.

"Masalah kemacetan ini kompleks, banyak sekali sebabnya. Tidak hanya pengalihan dari mobil berbahan bakar kemudian menjadi listrik, tidak juga seperti itu," ucap Joko.

Gilbert sebelumnya mengatakan, pengadaan mobil listrik untuk pejabat pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu bukan merupakan solusi atasi kemacetan dan polusi udara.

"Untuk Mobil listrik bukanlah jawaban terhadap kemacetan atau polusi udara yang tepat," ujar Gilbert dalam keterangannya, Rabu.

Menurut Gilbert, masalah utama yang ada di DKI Jakarta adalah polusi dan kemacetan. Salah satu soal penanganan masalah tersebut adalah mengurangi jumlah kemacetan di Ibu Kota.

Namun demikian, pengadaan mobil listrik hanya dinilai mengganti kendaraan pejabat Pemprov DKI yang lama, tapi tidak mengurangi jumlahnya.

"Itu tetap mobil (listrik) itu menambah jumlah pengguna jalan, yang menambah kemacetan. Paling penting saat ini mengatasi kemacetan dan polusi itu bisa selesai dengan mengurangi jumlah mobil di jalan," ucap Gilbert.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi berujar, dana pengadaan mobil listrik itu dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

"Tahun ini, (pengadaan) 21 (mobil listrik) dulu," sebutnya saat dikonfirmasi, Selasa (21/2/2023).

"(Pengadaan 21 mobil listrik) menggunakan (APBD DKI) 2023," lanjut dia.

Reza mengakui pengadaan untuk satu mobil listrik tergolong mahal, yakni sekitar Rp 800 juta. Di sisi lain, ia enggan mengungkapkan merek mobil listrik seharga Rp 800 juta per unit itu.

"Anggarannya gede sekali, hampir Rp 800 juta (per unit mobil listrik). (Merek) enggak boleh disebut dong," tuturnya.

Selain PJ Gubernur DKI Jakarta, pejabat yang nanti akan menggunakan mobil listrik antara lain sekretaris daerah (sekda) DKI Jakarta, asisten sekda DKI, inspektur DKI Jakarta, serta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Kini, BPAD DKI Jakarta kini tengah merevisi peraturan kepala daerah (Perkada) soal pengadaan kendaraan dinas operasional (KDO).