Duka Plumpang: Dari Peristiwa sampai Wacana Relokasi

• Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang memasok 20 persen BBM Indonesia dengan mayoritas distribusi untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
• Berdiri dan beroperasi sejak 1974, bukan kali pertama TBBM Plumpang mengalami insiden kebakaran.
• Relokasi permukiman di sekitar Depo Plumpang disebut sudah pernah digagas pada 2009 tetapi kesepakatan dengan warga tak tercapai.

SEMUA tampak baik-baik saja, ketika Kompas.com melintasi Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) sekitar pukul 16.00 WIB. Gerimis baru mulai menitik satu dua, setidaknya di Tol Pelabuhan yang sebagian ruas layangnya melewati kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang itu.

Namun, empat jam kemudian, sekitar pukul 20.20 WIB, kawasan ini membara. Didahului suara ledakan, menurut keterangan sejumlah warga dan rekaman video dalam aneka pemberitaan dan media sosial, api langsung berkobar besar.

Tak cuma area TBBM Plumpang yang membara. Perkampungan warga yang rapat di sisi utara dan timur depo terbakar hingga radius sekitar satu kilometer. 

Seperti dikutip Kompas.id, warga mendengar dua kali ledakan saat kejadian. 

"Ledakan pertama dan kedua berjarak sekitar 15 menit. Ledakan pertama lebih besar,” kata Saini, warga Rukun Tetangga (RT) 007 Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang rumahnya berjarak sekitar 150 meter dari rumah terakhir yang terbakar.

Lurah Rawabadak Selatan Suhaina mengatakan, ada lima RW yang sangat dekat dengan lokasi Terminal Integrated BBM Pertamina, yakni RW 001, 008, 009, 010, dan 011. Yang paling terdampak adalah RW 009 dan RW 001.

”Awalnya kami mencium bau bensin. Baunya sangat menyengat. Lantas, pukul 19.30 kami mengevakuasi warga. Namun, ada beberapa yang kesulitan untuk dievakuasi, terutama warga lansia, karena jalanan dipenuhi warga yang berdesak-desakan,” kata Abdus, Ketua RW 009, seperti dikutip di Kompas.id.

Sekitar 250 petugas dan 55 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Areal yang terbakar diperkirakan mencapai 1,5 hektare. Upaya pemadaman terkendala sumber air, akses jalan yang terbatas, kerumunan warga, dan situasi gelap di lokasi.

Evakuasi warga dilakukan dengan melibatkan petugas pemadam, anggota TNI-Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka yang terluka dilarikan ke sejumlah rumah sakit, antara lain RS Pelabuhan, RS Tugu, RS Mulyasari, RS Koja, RS Firdaus, dan RS Yarsi.

Hingga berita ini tayang, setidaknya 17 orang meninggal, 51 yang lain terluka bakar, dan lebih dari 1.300 orang mengungsi karena rumah mereka terdampak kebakaran TBBM Plumpang. 

Kebakaran ini langsung menjadi trending topic di Twitter. Selain memenuhi pemberitaan nasional, kebakaran ini juga diberitakan oleh kantor berita internasional, seperti Reuters dan AFP.

Terlebih lagi, kebakaran TBBM Plumpang bukan kali pertama ini terjadi. Sebelumnya, kebakaran TBBM Plumpang yang merembet ke area permukiman pernah terjadi antara lain pada 2009, meski tak ada korban jiwa. 

Berdasarkan publikasi Pertamina pada 2018, TBBM Plumpang memiliki kapasitas tampung 291.889 kiloliter. Beroperasi sejak 1974, Depo Plumpang memasok 20 persen kebutuhan harian BBM Indonesia, atau sekitar 25 persen pasokan kebutuhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. 

Masih merujuk publikasi tersebut, rata-rata thruput atau keluaran harian TBBM Plumpang adalah 16.504 kiloleter per hari. Wilayah utama distribusi BBM dari depo ini adalah kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

Varian produk yang dilayani melalui Depo Plumpang adalah Premium, Bio Solar, Dex, Dexlite, Pertamax, Pertalite, dan Pertamax Turbo. Melalui Terminal Automation System (TAS) yang biasa disebut New Gantry System, produk-produk itu didistribusikan ke kompartemen 249 unit mobil tangki.

Tonton juga di Kompas.id: Pemukiman Warga yang Terbakar di Tanah Merah Bersengketa Sejak 1992

Merujuk Kontan.co.id, bahan bakar yang ditimbun di Depo Plumpang berasal dari kilang Balongan. Mengutip keterangan Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono ketika kilang Balongan terbakar pada 2021, stok gasoline di Depo Plumpang adalah untuk 12-13 hari sementara solar adalah 11 hari.

"Plumpang, karena suplai lewat pipa dari Balongan, stok tidak terlalu tinggi, karena setiap saat bisa dipompa dari Balongan," kata Mulyono. 

Seturut kebakaran pada Jumat, Pertamina memastikan pasokan BBM untuk area Jabodetabek tetap aman. Pasokan akan ditopang dari sejumlah TBBM lain.

Menteri Negara BUMN Erick Thohir pada Jumat malam merinci pasokan perbantuan tersebut, yaitu: 

• Pasokan dari TBBM Tanjung Gerem, yang memiliki stok Pertamax sebanyak 6.559 kiloliter (pasokan 15 hari) dan Pertalite 17.189 kiloliter (9,6 hari)
• Pasokan dari TBBM Cikampek, yang memiliki stok Pertalite sebanyak 20.399 kiloliter (10 hari) dan Pertamax 6.137 kiloliter (11 hari)
• Pasokan dari TBBM Ujung Berung, yang memiliki stok Pertalite sebanyak 24.250 kiloliter (11,5 hari) dan Pertamax 22.004 kiloliter (29,2 hari)
• Pasokan dari Terminal Transit Utama (TTU) Balongan, yang memiliki stok Pertalite sebanyak 80.014 kiloliter (cadangan 57 hari) dan Pertamax 50.626 kiloliter (170 hari).

Erick menyebutkan pula bahwa tambahan pasokan BBM untuk distribusi di kawasan Jabodetabek dari Kilang Balongan dan Kilang Cilacap dapat dilakukan melalui TBBM Tanjung Priuk.

Erick juga langsung memerintahkan investigasi, tak hanya soal insiden kebakaran ini tetapi juga investigasi operasional TBBM Plumpang. 

Adapun Pertamina menjanjikan penyelidikan penuh dengan menyertakan PT Pertamina Patra Niaga pula di dalamnya. Pertamina menyatakan saat ini fokus pada penanganan insiden, termasuk para korban terdampak.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, yang baru saja melakukan perjalanan kerja ke Jepang bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) langsung memimpin upaya penanganan.

Sementara itu, penyebab kebakaran Depo Plumpang masih dalam investigasi. Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit, Sabtu (4/3/2023), menyebutkan bahwa kebakaran TBBM Plumpang terjadi di tengah proses pengisian Pertamax dari pipa yang terhubung ke kilang minyak Balongan, Jawa Barat. 

Menurut Kapolri, temuan awal mendapati ada gangguan teknis saat pengisian tersebut.

"Ganguan teknis yang mengakibatkan tekanan berlebih, setelah itu didapati terjadi peristiwa terbakar," ujar dia.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Hari Wibowo, mengingatkan dua hal terkait insiden Plumpang ini.

Pertama, terkait kebakaran dan atau ledakan yang terjadi tak hanya sekali di fasilitas ini. 

"Pasti ada yang salah, baik di peralatan, teknologi, maupun manajemen keselamatan di Plumpang," ujar dia kepada Kompas.com, Sabtu (4/3/2023).

Dradjad meminta Menteri Negara BUMN memanggil komisaris, direksi, dan jajaran Pertamina yang terkait dengan TBBM Plumpang.

"Beri sanksi yang tegas terhadap individu yang terbukti lalai," tegas dia.

Kedua, Dradjad menyoroti dekatnya jarak antara fasilitas penyimpanan Pertamina ini dan permukiman warga. 

"Saya sempat mendapat jawaban bahwa ada sebagian area ditempati secara ilegal. Saya tidak tahu benar atau tidaknya. Kalau benar, harus mau tidak mau dipindah. Nyawa lebih penting," ungkap Dradjad.

Jarak antara fasilitas penyimpanan BBM dan permukiman warga, tegas Dradjad, harus diperlebar. 

Komisi VII DPR mengagendakan pemanggilan Pertamina terkait insiden kebakaran pada Jumat malam. 

"Tentu kami akan memanggil Pertamina di masa sidang yang akan datang dan meminta penjelasan menyeluruh dari Pertamina tentang kebakaran ini," ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, lewat keterangan tertulis, Sabtu (4/3/2203).

Menurut Eddy, Komisi VII DPR yang antara lain membidangi energi, mendesak pula dilakukan investigasi penyebab kebakaran.  Komisinya juga meminta Pertamina bertanggung jawab atas korban, baik yang luka, meninggal, maupun yang kehilangan tempat tinggal.

Wacana relokasi

Terkait posisi permukiman yang terlalu dekat dengan TBBM Plumpang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun bersuara saat menyambangi lokasi.

Ma'ruf, Sabtu (4/3/2023), menyarankan pemindahan fasilitas depo BBM yang melayani pasokan kawasan Jabodetabek ini. Namun, dia pun menanyakan kesediaan warga direlokasi dari area sekitar TBBM Plumpang. 

Adapun Jokowi, Minggu (5/3/2023), menyatakan kawasan di sekitar depo BBM adalah lokasi berbahaya yang tak bisa ditinggali. Pilihannya, sebut Jokowi, memindahkan depo atau mengosongkan area sekitar depo dari permukiman.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (4/3/2023), langsung memerintahkan prioritas penanganan TBBM Plumpang adalah penanganan para korban. Lalu, Jokowi pada Minggu pagi meninjau lokasi kebakaran.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, mengatakan korban jiwa seharusnya bisa dihindari bila rencana relokasi yang sempat digagas pada 2009 terealisasi. Komisi VI DPR antara lain bermitra dengan BUMN, yang Pertamina adalah salah satunya.

Menurut Deddy, pada tahun itu sudah ada rencana Pemprov DKI Jakarta memindahkan warga di sekitar TBBM Plumpang ke rumah susun. Wacana relokasi, ungkap dia lewat keterangan pers tertulis, mencuat setelah insiden kebakaran yang juga terjadi pada 2009.

Namun, kata Deddy, warga saat itu terus menolak tawaran relokasi sehingga kesepakatan tak kunjung terjadi. Karena tak kunjung ada kesepakatan, proses relokasi pun akhirnya terhenti.

Terlebih lagi, juga ada pergantian rezim pemerintahan di Ibu Kota yang diikuti sejumlah perubahan kebijakan dan kesepakatan politik.

"Tanah yang ditempati oleh warga Kampung Tanah Merah tersebut adalah aset milik Pertamina. Wilayah yang didiami oleh warga itu adalah kawasan penyangga (buffer zone) dari sebuah objek vital yang memiliki kerentanan sangat tinggi," ujar Deddy, dalam keterangannya, Sabtu (4/3/2023).

Dengan permukiman yang menempel rapat area penampungan besar BBM, lanjut Deddy, kejadian serupa adalah soal waktu, sembari mengingatkan lagi bahwa insiden kebakaran di Depo Plumpang bukan baru terjadi satu kali. 

Deddy meminta Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta serius menyelesaikan persoalan terkait permukiman warga di area sekitar Depo Pertamina Plumpang. 

"Tidak mungkin Pertamina sendiri yang menyelesaikan permasalahan itu," tegas dia. 

Deddy juga mengingatkan, kewenangan menertibkan zona merah ada pada kementerian dan aparat penegak hukum. Tidak ada yang bisa menjamin, imbuh dia, insiden serupa tidak terulang pada masa depan karena sifat fasilitas penyimpanan BBM yang memang rentan terbakar oleh sebab alamiah ataupun yang lain.

"Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo Pertamina itu,” ujar Deddy.

Sembari mencari solusi atas risiko ini, Deddy meminta seluruh energi instansi terkait musibah ini untuk diarahkan ke penanganan korban dan pengungsi. Sebaliknya, Deddy juga meminta warga terdampak tak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di area berbahaya tersebut.

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI