Pertahankan Depo Pertamina di Plumpang Dinilai Lebih Realistis, Pakar Tata Kota: Lebih Baik Infrastruktur yang Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai sebaiknya pemerintah tetap mempertahankan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakarta Utara.

Rencana ini diutarakan menyusul adanya kebakaran hebat yang melanda depo BBM milik Pertamina dan perkampungan warga yang rapat di sisi utara dan timur kawasan pada Jumat (3/3/2023).

Langkah mempertahankan depo dinilai lebih realistis ketimbang memindahkan depo Pertamina di Plumpang itu ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

"Lebih baik mempertahankan depo Plumpang dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas keamanan dan keselamatan yang canggih dan modern," tutur Nirwono kepada Kompas.com, dikutip Selasa (7/3/2023).

Selain itu, Nirwono mengungkapkan perlu ada konsolidasi lahan untuk memastikan mana lahan milik Pertamina dan milik masyarakat.

"Agar pemerintah atau Pertamina jangan sampai membeli atau membayar ganti rugi tanah miliknya sendiri. Bisa kena (jerat) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata dia.

Selain itu, Nirwono mengatakan depo BBM di Plumpang itu berjarak lima kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok. Sejatinya, kata dia, pembangunan itu sudah sesuai Rencana Induk Djakarta 1965-1985.

Buntut dari kebakaran ini, Nirwono menuturkan pemerintah perlu segera memastikan rencana penataan ulang kawasan depo dan menetapkan jarak aman atau daerah penyangga (buffer zone) minimal 500 meter.

"Pemerintah dapat membangun cepat rusunawa. Selama pembangunan, warga dapat ditampung sementara di Wisma Atlet atau Rusun Pasar Rumput," kata Nirwono.

Belum lama ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru saja menggelar rapat bersama dengan PT Pertamina (Persero) di terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Dari rapat tersebut diputuskan untuk memindahkan kawasan TBBM Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Selain itu, pemerintah juga menetapkan buffer zone sejauh 50 meter dari pagar depo.