Ramai-ramai Dukung Relokasi Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang, tapi...

Keputusan itu pun langsung disambut dengan suka cita oleh warga yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Namun, beberapa pengamat justru menilai bahwa keputusan yang dipilih pemerintah merupakan langkah yang keliru.

Pasalnya, pemindahan Depo Pertamina Plumpang dinilai tidak realistis dan bakal menguras anggaran negara.

Karena itu, pemerintah seharusnya merelokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang, yang mana ini adalah solusi yang tepat ketimbang memindahkan Depo Pertamina ke lahan Pelindo.

Mempertahankan Depo Pertamina di Plumpang lebih realistis

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai bahwa pemerintah sebaiknya tetap mempertahankan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang.

Menurut Nirwono, langkah mempertahankan depo Pertamina di Plumpang lebih realistis ketimbang memindahkannya ke lahan milik PT Pelindo.

"Lebih baik mempertahankan depo Plumpang dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas keamanan dan keselamatan yang canggih dan modern," tutur Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (7/3/2023).

Selain itu, Nirwono mengatakan bahwa depo BBM di Plumpang berjarak lima kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Sejatinya, kata dia, pembangunan itu sudah sesuai Rencana Induk Djakarta 1965-1985.

Memindahkan Depo Pertamina Plumpang menguras anggaran

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemindahan Depo Pertamina Plumpang kurang efektif.

Pasalnya, kata Trubus, pemindahan depo Pertamina di Plumpang bisa menelan banyak biaya yang harus dikeluarkan.

Kemudian, pemindahan Depo Pertamina juga dikhawatirkan mengganggu distribusi bahan bakar di Jakarta dan sekitarnya.

"Kalau memindahkan depo anggaran bisa triliunan dan itu akan berpengaruh pada distribusi BBM di DKI Jakarta," ucap Trubus, dilansir dari TribunJakarta.com, Selasa.

Tak hanya itu, Trubus juga khawatir apabila pembongkaran Depo Plumpang tak berjalan lancar dapat menyebabkan tragedi kebakaran besar seperti yang terjadi pada Jumat kemarin kembali terulang.

"Bisa saja ketika dibongkar malah meledak lagi. Ini berbahaya bagi masyarakat di sekitarnya," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DRPD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut, lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tak seharusnya ditempati oleh masyarakat.

Sebab, lahan tersebut memang ditujukan sebagai tempat untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan BBM.

"Ya, kan, memang sebetulnya (lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang) bukan di-(tempati) oleh masyarakat," tegasnya ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa.

Warga sekitar Depo Pertamina Plumpang harus direlokasi

Ketimbang memindahkan Depo Pertamina, merelokasi warga sekitar merupakan langkah yang bijak.

Trubus menyarankan supaya pemerintah merekolasi warga yang tinggal dekat Depo Pertamina Plumpang agar zona aman atau buffer zone sejauh 50 meter bisa terpenuhi.

"Tho, masyarakatnya enggak punya ikatan karena mereka membangum rumah di tanah yang bukan kepemilikannya kan," tutur Trubus.

Untuk merelokasi warga, ia pun mengusulkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang lokasinya tak terlalu jauh dari lokasi tinggal mereka sekarang.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan untuk menekan penolakan dari warga Tanah Merah yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

"Yang jelas mereka harus direlokasi. Pilihannya hanya itu, karena kita harus berpikir jangka panjang," kata Trubus.

Trubus berpandangan, relokasi warga Tanah Merah lebih efektif dan efisien ketimbang harus memindahkan depo Pertamina Plumpang ke lahan milik Pelindo.

"Kalau Depo Plumpang dipindah itu cost besar sekali, bikinnya juga lama sekali. Kalau bikin rusun itu lebih cepat, enam bulan selesai, lebih mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Trubus, Nirwono menilai tidak ada alasan bagi warga untuk menolak rencana pemerintah membangun zona aman (buffer zone) antara permukiman dengan Depo Pertamina Plumpang.

"Jika pertimbangan utamanya adalah depo itu sangat penting untuk distribusi BBM nasional dan demi keamanan dan keselamatan warga yang tidak boleh ditawar, karena ini menyangkut nyawa, harusnya tidak ada alasan penolakan untuk penataan ulang kawasan," tutur Nirwono.

Warga ogah direlokasi ke rusun

Terkait usulan relokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang ke rumah susun (rusun), salah satu warga Kampung Tanah Merah, Juminten (50), menolaknya.

Kalaupun direlokasi dan dipindahkan ke rusun, menurut dia, hal tersebut justru merugikan masyarakat.

"Ya percuma, nanti cuma tiga bulan doang gratis, ke depannya bayar lagi. Kalau di sini kan kami enggak bayar," kata Juminten saat ditemui Kompas.com, Selasa.

Juminten mengaku, ia tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar uang sewa rumah susun nantinya.

Hal senada juga disampaikan Sitiah (45). Ia memilih bertahan untuk tinggal di rumahnya saat ini yang lokasinya tepat di balik tembok Depo Pertamina Plumpang.

"Enggak mau di rusun, maunya di sini," ucap Sitiha.

Sitiha kemudian berpendapat, pemerintah sebaiknya mempercepat pemindahan Depo Pertamina ke lahan yang dimiliki PT Pelindo.

Pasalnya, Sitiha mengaku masih mengalami trauma usai kebakaran hebat Depo Pertamina yang turut merembet ke pemukiman warga.

"Iya penginnya Pertamina yang pindah. Kalau memang Pertamina yang harus pindah, ya jangan lama-lama. Kita juga trauma kan. kalau ada apa-apa ya trauma," kata Sitiha.

(Penulis: Muhammad Naufal, Muhammad Isa Bustomi, Baharudin Alfarisi | Editor: Jessi Carina, Larissa Huda, Nursita Sari, Ambaranie Nadia Kemala Movanita).