Heru Budi Disebut Setujui Kuncoro Wibowo Jadi Dirut Transjakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut menyetujui pengangkatan M Kuncoro Wibowo sebagai direktur utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), salah satu BUMD DKI Jakarta.

Namun, pengangkatan Kuncoro kini menjadi sorotan setelah ia terseret kasus dugaan korupsi bantuan sosial yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berujar, terdapat beberapa tahapan dalam seleksi direktur utama BUMD DKI Jakarta. Tahap terakhir melibatkan persetujuan Heru

"Kalau dari penjelasan yang pernah saya tanyakan itu, sebenarnya (seleksi direktur utama) cukup berlapis ya," ungkapnya melalui sambungan telepon, Rabu (15/3/2023).

Tahap pertama, kata Ismail, setiap BUMD DKI mengusulkan sumber daya manusianya untuk diikutkan dalam seleksi direktur utama BUMD DKI .

Kemudian, pihak Badan Pembina BUMD DKI Jakarta membuat tim untuk menyeleksi sejumlah calon direktur utama BUMD DKI.

Selanjutnya, Heru Budi selaku pimpinan tertinggi di Pemprov DKI berperan untuk menyetujui atau pun menolak nama yang bakal diangkat menjadi direktur utama definitif.

Dengan kata lain, Heru Budi juga menyetujui pengangkatan Kuncoro Wibowo sebagai direktur utama PT Transjakarta.

"Yang memfinalisasi tentunya di sini ada persetujuan dari kepala daerah, gubernur, (Heru Budi)," urai Ismail.

Kuncoro resmi menjabat direktur utama PT Transjakarta pada 11 Januari 2023.

Namun, dua bulan menjabat atau pada 13 Maret 2023, Kuncoro mengundurkan diri. Alasan Kuncoro mengundurkan diri tak diketahui hingga saat ini.

Beberapa hari setelah pengunduran diri, terungkap bahwa Kuncoro terseret kasus korupsi bansos yang tengah disidik KPK. 

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengonfirmasi Kuncoro dicegah bepergian ke luar negeri karena terkait kasus penyaluran beras bansos.

“Betul, yang bersangkutan dicegah terkait penyidikan baru (penyaluran beras bansos) dimaksud," kata Ali, Rabu.

Kuncoro diduga terlibat kasus korupsi bansos saat ia menjabat Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics).

KPK tengah menyelidiki kasus korupsi penyaluran beras bansos yang melibatkan perusahaan itu untuk Program Keluarga Harapan Tahun 2020-2021.