Rumah Mewahnya di Duren Sawit Dirobohkan, Jidin: Kami Bukan Penadah yang Status Huniannya Tak Jelas!

JAKARTA, KOMPAS.com - Jidin mengungkapkan, ia dan 13 pemilik rumah mewah di Taman Duren Sawit, Jakarta Timur, bukanlah penadah atau pembeli rumah dengan status tidak jelas.

Oleh karena itu, ia dan warga lainnya tak menyangka rumah mereka bakal menjadi objek sengketa hingga akhirnya dirobohkan pada 16 Maret 2023 lalu.

"Semua transaksi yang kami lakukan bukan di luaran, bukan penadah, bukan dengan yang statusnya tidak jelas. Semua transaksi yang dilakukan itu di depan notaris, PPAT," kata dia di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (27/3/2023).

Jidin dan 13 pemilik rumah di Taman Duren Sawit menjadi korban dalam permasalahan antara Muhammad, kini sudah meninggal, dengan pengembang perumahan, yakni PT Altan Karsaprisma.

Muhammad selaku pemilik lahan asal perumahan telah memenangkan perkara melawan pengembang PT Altan Karsaprisma.

Muhammad menggugat PT Altan Karsaprisma pada 1995, dan memenangkannya pada 2006. Perkara ini ditangani oleh PN Jakarta Selatan.

Salah satu pengacara warga yang terdampak, Graziano M Pattiasina, menjelaskan duduk perkara 14 rumah di Taman Duren Sawit menjadi korban dalam permasalahan tersebut.

"3.378 meter persegi itu tanahnya Muhammad yang dia beli, sertifikatnya itu M194," tutur dia di lokasi, Senin.

Sementara itu, 14 rumah yang terdampak memiliki nilai luas tanah sebesar 2.182 meter persegi.

Luasan itu masuk dalam luasan 3.378 meter persegi milik Muhammad.

PT Altan Karsaprisma, saat hendak membangun Taman Perumahan Duren Sawit, membebaskan lahan hampir 16 hektare pada 1991-1992.

"Pada 1991, ada surat dari Wali Kota Jakarta Timur, bahwa mereka harus membebaskan dari penggarap maupun pemilik seluas 3.378 meter persegi," ujar Graziano.

Namun, hal itu tidak pernah dilakukan pihak pengembang perumahan. Inilah yang membuat Muhammad menggugatnya pada 1995.

"Dalam gugatan, yang jadi tergugat hanyalah PT Altan Karsaprisma. 14 rumah yang terdampak di tanah 2.182 meter persegi tidak pernah masuk dalam gugatan, maupun BPN Jakarta Timur," kata Graziano.

Dalam penggusuran yang terjadi pada 16 Maret 2023, empat rumah terdampak penuh karena seluruh luasan lahannya, 180 meter persegi, masuk di tanah 2.182 meter persegi.

Berawal dari terima surat pengosongan

Jidin dan 13 pemilik rumah yang terdampak mendapat surat permohonan pengosongan rumah secara sukarela dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 3 Agustus 2021.

Surat permohonan pengosongan itu dilayangkan saat PN Jakarta Timur hendak melakukan eksekusi pengosongan.

"Tahun 2021, saya kaget tiba-tiba ada (surat) permohonan dari PN Jakarta Timur untuk kosongkan (rumah) secara sukarela," ungkap Jidin.

Ia menuturkan, hal itu membuatnya dan warga lainnya kaget dan bingung karena mereka sudah memegang Surat Hak Milik (SHM).

Mereka pun secara kolektif memutuskan menunjuk salah satu pengacara untuk membantu perlawanan.

Adapun perlawanan dilakukan untuk memperjuangkan hak mereka selaku pemegang SHM.

Jidin mengungkapkan, perlawanan pihak ketiga dilakukan di PN Jakarta Timur pada 7 September 2021. Mereka menyuarakan permohonan.

Namun, PN Jakarta Timur menolak permohonan itu pada 7 Juni 2022.

Lantaran permohonan ditolak, Jidin dan warga lainnya mengajukan banding ke PN Jakarta Timur pada 16 Juni 2022.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan lebih lanjut terkait banding itu.

Graziano menegaskan bahwa para kliennya bukanlah penghuni liar di Taman Duren Sawit.

"Warga membeli secara sah. Sesuai aturan hukum. Notaris cek semuanya, enggak ada masalah," jelas Graziano.

"Kalau tanah itu sengketa, pasti enggak akan terjadi jual beli. Makanya warga taunya (tanah) aman," pungkas dia.