Salin Artikel

Mempertanyakan Stok Pemimpin di Depok di Balik Wacana Kaesang Jadi Calon Wali Kota

DEPOK, KOMPAS.com - Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, digadang-gadang maju menjadi calon wali kota Depok pada Pilkada 2024 mendatang.

Harapan itu muncul dari warganet setelah Relawan Ganjar Pranowo (GP) Center berencana mendeklarasikan Kaesang sebagai bakal calon Wali Kota Depok, pada 1 April 2023.

Berdasarkan unggahan di akun twitter @Binyowijaya, sebuah poster berlatar merah dengan foto Kaesang terpampang dalam unggahan tersebut. 

Dengan dibalut logo Pemerintah Kota Depok, GP Center, dan Growth Political Center, tertulis juga pada poster itu sebuah pernyataan dukungan "Kaesang Untuk Wali Kota Depok yang Ceria".

"Yuk sudah saatnya merubah Kota Depok untuk menjadi lebih baik dan ceria guys, capek puluhan tahun ngeliat tata ruang Kota Depok yanh semrawut dan suram, bagaimana mas @gibran_tweet dan pak @jokowi merestuikah kalo mas kaesang @kaesangp jadi Wali Kota Depok?," kata Sekretaris Jenderal GP Center dalam cuitannya, pada 27 Maret 2023.

Namun, wacana itu pun tak disambut baik oleh partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengaku baru mengetahui informasi itu tersebut.

Namun, ia tak mempermasalahkan jika memang benar ada warga yang akan mendeklarasikan Kaesang sebagai calon wali kota Depok.

"Jika benar ada kelompok masyarakat atau apa pun itu yang mau mengusulkan ya sah-sah saja. Artinya ini adalah bagian dari aspirasi warga," kata Hendrik saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).

Mempertanyakan stok pemimpin di Depok

Kendati begitu, Hendrik mengaku heran mengapa nama Kaesang yang didukung untuk memimpin Depok.

Hal itu menimbulkan tanda tanya mengenai apakah Kota Depok sudah kekurangan sosok pemimpin yang mumpuni sehingga harus repot-repot mendatangkan Kaesang dari Solo, Jawa Tengah.

"Pertanyaan saya apakah di Depok sudah tak ada lagi pemimpin yang mumpuni, yang memahami persoalan Depok, gitu lho," kata dia.

Padahal, kata Hendrik, Kota Depok sebenarnya tak kekurangan sosok pemimpin yang mengerti dinamika persoalan di kotanya.

"Enggak (krisis pemimpin) kok. Menurut saya, Depok banyak tokoh-tokoh yang mengerti persoalan di Kota Depok," kata dia.

Namun, Hendrik menegaskan dirinya tak mempermasalahkan kehadiran sosok pemimpin yang didatangkan dari luar Depok, terlebih tak ada aturan yang melarang orang luar daerah untuk memimpin.

"Saya tidak berpikir bahwa orang di luar Depok tidak boleh memimpin Depok, boleh ya. Tetapi saya berbicara siapa yang pantas memimpin Depok," kata Hendrik.

PDI-P belum bahas pilkada

Sementara itu, Hendrik menegaskan, sejauh ini partainya belum membahas mengenai bakal calon wali kota Depok yang akan diusung pada Pilkada 2024.

Sebab, partai wong cilik itu sedang fokus dalam urusan tahapan-tahapan pemilihan legislatif.

"Kami belum berbicara bagaimana untuk Pilkada karena ini masih jauh,"kata Hendrik.

"Terlepas dari itu, PDI-P juga masih fokus memikirkan bagaimana persoalan persoalan yang ada di warga Depok," sambung dia.

Menurut dia, pengusungan calon kepala daerah merupakan hak preogratif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Nah kalau bicara pilkada, apa pun itu keputusannya ada di DPP partai, Ibu Ketua Umum, begitu," imbuh dia.

https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/31/10335041/mempertanyakan-stok-pemimpin-di-depok-di-balik-wacana-kaesang-jadi-calon

Terkini Lainnya

Polisi Harap Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar Langsung di TKP

Polisi Harap Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar Langsung di TKP

Megapolitan
Oknum Pejabat Kemenhub Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci untuk Buktikan Tak Selingkuh

Oknum Pejabat Kemenhub Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci untuk Buktikan Tak Selingkuh

Megapolitan
Kumpulkan 840.640 KTP, Dharma Pongrekun Juga Unggah Surat Dukungan untuk Perkuat Syarat Cagub Independen

Kumpulkan 840.640 KTP, Dharma Pongrekun Juga Unggah Surat Dukungan untuk Perkuat Syarat Cagub Independen

Megapolitan
Kronologi Tabrak Lari di Gambir yang Bikin Ibu Hamil Keguguran, Pelat Mobil Pelaku Tertinggal di TKP

Kronologi Tabrak Lari di Gambir yang Bikin Ibu Hamil Keguguran, Pelat Mobil Pelaku Tertinggal di TKP

Megapolitan
Ulah Nekat Pria di Jakut, Curi Ban Beserta Peleknya dari Mobil yang Terparkir gara-gara Terlilit Utang

Ulah Nekat Pria di Jakut, Curi Ban Beserta Peleknya dari Mobil yang Terparkir gara-gara Terlilit Utang

Megapolitan
Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Megapolitan
Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Megapolitan
Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Megapolitan
Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke