Istri Pejabat Dishub DKI Punya Tas Rp 1,5 Miliar Saat Kekayaan Suami Hanya Rp 1,8 Miliar, Kok Bisa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjadi perhatian karena memamerkan tas bermerek dengan harga fantastis.

Pejabat Dishub DKI Jakarta tersebut adalah Massdes Arouffy yang kini berstatus sebagai Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Akun Twitter @partaisocmed belum lama mengunggah foto Massdes bersama sang istri yang tengah menggunakan tas Hermes Birkin Crocodile.

Akun yang sama juga mem-blow up informasi soal istri Sekretaris Daerah (Sekda) Riau yang memiliki tas ratusan juta rupiah.

Adapun tas Hermes Birkin Crocodile milik istri Massdes dibanderol dengan harga 105.000 dollar Amerika Serikat, atau setara dengan Rp 1,5 miliar.

Tak hanya sang istri, putri Kabid Dishub DKI itu juga kerap memamerkan beberapa koleksi tas mewahnya dari brand ternama, seperti Gucci, Louis Vuitton, Dior, dan Balenciaga.

Kado sepatu mewah hingga perlengkapan fotografi berharga puluhan juta rupiah pun turut dipamerkan oleh sang anak. Dalam foto itu terdapat keterangan yang ditulis pengunggah.

"Terharu, diam-diam dibeliin binokular sama lensar baru buat magang sama papi," tulis tangkapan layar itu.

Ketika ditelusuri melalui laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat harta kekayaan Massdes hanya berjumlah sekitar Rp 1,8 miliar.

Harta Massdes yang paling tinggi nilainya berupa tanah dan bangunan seluas 180 m2/156 m2 di Kota Tangerang Selatan senilai Rp 982 juta.

Selain itu, pejabat Dishub DKI tersebut memiliki tiga unit kendaraan yang terdiri dari mobil Mitsubishi Jeep tahun 2021 seharga Rp 504 juta, mobil Toyota Fortuner tahun 2017 seharga Rp 319 juta dan motor Honda Beat seharga Rp 4,4 juta.

Kemudian, Masdess juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 30 juta dan kas dan setara kas senilai Rp 277.118.127.

Dalam laporan harta kekayaannya itu, Massdes memiliki utang senilai Rp 243.026.415.

Laporan itu terakhir dibuat pada Desember 2021. Massdes ternyata belum memperbaharui laporan jumlah kekayaannya.

Inspektorat DKI Jakarta pun meminta Massdes untuk segera memperbaharui laporan kekayaannya.

Menurut Inspektur Pembantu II DKI Jakarta Deden Bahtiar, batas waktu pelaporan LHKPN tahun 2022 jatuh pada Jumat (31/3/2023) ini.

"Pelaporan LHKPN tahun pelaporan 2022 itu batas akhirnya 31 Maret 2023, berarti hari ini masih terakhir," sebut Deden di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

Inspektorat DKI Jakarta akan menunggu hingga besok apakah Massdes melaporkan harta kekayaan tahun 2022 atau tidak.

Deden menegaskan, jika sampai besok Massdes tak melaporkan harta kekayaannya di situs LHKPN, maka Massdes melakukan pelanggaran.

Massdes sendiri telah menjalani pemeriksaan dari Inspektorat DKI Jakarta pada Jumat ini.

Laporan pemeriksaan akan diserahkan langsung kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak, meminta agar Massdes dicopot dari jabatannya bila terbukti melanggar.

"Kan ada Undang-Undang ASN. Periksa aja kalau terbukti (ada pelanggaran) dicopot. Karena memang ada ketentuan, kalau ada pelanggaran, ya copot," ujar Gilbert saat dihubungi, Jumat.

(Penulis : Muhammad Naufal, Muhammad Isa Bustomi/ Editor : Nursita Sari, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)