Disbud DKI Kaji Pengelolaan TIM, Sebut Investasi Kebudayaan Tak Bisa Dinilai dari Profit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana menyatakan, jajarannya kini tengah mengkaji pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, TIM kini dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta bersama dengan Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) TIM.

"Saat ini tengah dikaji ulang bagaimana sebaiknya mengelola TIM ke depan, sesuai arahan Pak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta (Heru Budi Hartono)," ucap Iwan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Ia menegaskan, kajian soal pengelolaan TIM itu dilakukan bersama dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid.

Menurut Iwan, pengelolaan tersebut tengah dikaji ulang karena TIM yang merupakan investasi kebudayaan tak bisa dinilai dari berapa banyak profit yang didapatkan.

"Pengelolaan TIM ini ibaratnya sebuah investasi kebudayaan tidak bisa dinilai dari sisi profit," tegasnya.

Selain itu, kata Iwan, Disbud DKI hendak mengubah status badan PKJ TIM menjadi badan layanan umum milik daerah (BLUD).

Status tersebut diubah agar tak memberatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang selama ini menggelontorkan dana untuk PKJ TIM.

"Disbud DKI sudah mempersiapkan diri untuk pengelolaan transformasinya adalah dari unit pengelola PKJ TIM menjadi BLUD, tone-nya masih positif," urai Iwan.

Untuk diketahui, PT Jakpro mengelola TIM berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2019.

Dari total 7,2 hektar area TIM, sekitar 5 hektar di antaranya dikelola PT Jakpro.

Sementara itu, sisanya tetap dikelola PKJ TIM.