Koalisi Pejalan Kaki Sebut Negara Takut Selesaikan Persoalan Trotoar Kedubes AS

Sebagai informasi, penutupan trotoar sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, atau sejak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Kami tidak bilang ini pembiaran, tapi negara takut. Kalau pembiaran kan otomatis mereka punya upaya. Kalau ini kan takut. Karena apa? Mereka tidak pernah mencoba komunikasi, masalahnya itu," kata Alfred saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).

Alfred mengatakan, semestinya Pemprov DKI dapat berkirim surat resmi kepada Kedubes AS untuk membicarakan masalah penutupan trotoar.

Jika gagal, penanganan dapat dialihkan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau sampai dengan tingkat Presiden.

"Komunikasi apa sulitnya tinggal bersurat resmi tinggal dijawab. Kalau level Pemprov DKI mentok ajukan ke level nasional, ke Menlu. Bahkan kalau Menlu mentok ke level presiden," kata Alfred.

"High level yang menentukan perkara perkara seperti ini. Jangan sampai ini nanti debat kemana kemana akhirnya lari ke politik, kami nggak mau seperti itu," ucap Alfred.

Alfred sebelumnya mengatakan, penutupan trotoar itu sudah terjadi pada 2023 tepat saat Kedubes AS sedang direnovasi.

Penutup trotoar di depan Kedubes AS saat itu tak jauh berbeda dengan saat ini yang menggunakan barier dan kawat berduri.

"Nah kalau dulu tidak sampai kawat duri. jadi terlihatlah paranoidnya. Maksud saya gini, saya tidak masuk ke dalam permasalah kedutaan Amerika. Tapi trotoar itu masih dalam kedaulatan Republik Indonesia, gitu," ucap Alfred.

Alfred pun membandingkan kondisi sekitar Kedubes AS ini dengan kedutaan negara lain yang berada di HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Menurut Alfred banyak keberadaan kedubes negara lain di kawasan Setiabudi itu, namun tidak melakukan penutupan pedestrian.

"Perbedaannya dengan kedutaan-kedutaan lain apasih, Kedutaaan Jerman, Jepang, Prancis, Spanyol dan banyak kedutaan di sepanjang HR Rasuna Said itu tu fine aja trotoarnya tidak jadi masalah," ucap Alfred.