Terbitkan SE Penertiban Atribut Parpol di Depok, M Idris: Kepala Daerah Berhak!

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammas Idris mengaku berhak menerbitkan surat edaran (SE) terkait penertiban atribut partai politik.

Sebab, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok belum menerbitkan peraturan terkait penertiban atribut parpol hingga saat ini.

"Belum ada ketentuan dari KPU Daerah (Kota Depok). Kepala daerah berhak untuk menerbitkan (peraturan) untuk keindahan, kenyamanan, warga dan kotanya masing-masing," ucapnya kepada awak media, Jumat (21/7/2023).

Karena itu, kata Idris, ia menerbitkan SE tentang penertiban atribut parpol.

Menurut politisi PKS tersebut, penertiban dilakukan agar jalan-jalan nasional di Kota Depok bersih dari atribut parpol.

Idris menegaskan, jajarannya hanya menertibkan atribut parpol yang tidak berizin.

"Makanya saya buat SE supaya kota ini terlihat indah. Utamanya, di jalan-jalan nasional, seperti Jalan Margonda, Jalan Juanda, Jalan Nusantara, Jalan Proklamasi," urai dia.

"Kalau bisa memang bebas dari alat peraga kampanye yang tidak berizin, yang bukan reklame ya," lanjut Idris.

Diberitakan sebelumnya, Satpol PP Kota Depok mengeklaim telah menertibkan media promosi tak berizin dan dipasang di sembarang tempat sejak 4 Juli 2023.

Dari berbagai jenis media promosi, baliho dan spanduk merupakan media promosi yang paling banyak dicopot di Depok.

Pencopotan media promosi ini merupakan tindak lanjut SE soal penertiban media promosi yang diterbitkan M Idris pada 16 Juni 2023.

SE ini tertuang dalam SE Nomor 300/345-Satpol PP tentang Tertib Pemasangan Lambang, Simbol, Bendera, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Reklame, maupun Atribut Lainnya.

Dalam SE itu, Idris menyatakan setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame, dan sejenisnya, di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan atau median jalan.