Berlakukan WFH hingga PJJ Saat KTT ASEAN, Heru Budi: Wajar Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut wajar berlakunya aturan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pelajar dan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) saat KTT ASEAN berlangsung awal September 2023.

Menurut Heru, pemberlakuan aturan jangka pendek kerap dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah saat berlangsungnya acara kenegaraan.

"Maka untuk event-event tertentu wajar dong pemerintah daerah mengambil kebijakan-kebijakan untuk supaya nyaman," ujar Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Menurut Heru, aturan WFH dan PJJ juga biasa dilakukan oleh negara lain. Hal itu diketahui saat ia mendampingi Presiden Joko Widodo keliling negara lain untuk menghadiri acara kenegaraan.

"Begitu ada kegiatan-kegiatan internasional mereka (pekerja) libur. Mereka mengantisipasi segala sesuatu supaya kedua belah pihak (warga dan pemerintah) nyaman dan yang berinteraksi kegiatan meeting internasional juga bisa berjalan dengan baik," kata Heru.

Heru menjelaskan, WFH bagi ASN dan PJJ diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat di DKI Jakarta. Sebab jumlah pergerakan masyarakat Ibu Kota diperkirakan mencapai 27 juta.

"Kita nih beraktivitas nih termasuk bagian dari 25 juta sampai 27 juta pergerakan manusia yang ada di Jakarta. Kalau ya dibilang macet, ya memang sebanyak itu. Indeksnya sudah 53 persen, yah indeks kemacetan," ucap Heru.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya memberlakukan WFH bagi ASN dengan kapasitas 50 persen sejak Senin (21/8/2023).

Jumlah kapasitas WFH itu rencananya akan ditingkatkan menjadi 75 persen saat berlangsung KTT ASEAN pada 2-7 September 2023.

Selain WFH, Pemrpov DKI juga menerapkan PJJ bagi pelajar yang sekolahnya berada di sekitar Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sebab dua wilayah itu menjadi tempat acara KTT ASEAN.