Pemprov DKI Bakal Wajibkan Pengelola Gedung Pasang "Water Mist" untuk Atasi Polusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mengusulkan pengelola gedung-gedung tinggi di Ibu Kota memasang fasilitas water mist atau penyiraman air dari atap.

Kepala Dinas LH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, kesediaan pemilik atau pengelola gedung sangat diharapkan untuk bersama-sama mengatasi masalah polusi udara.

"Diharapkan memang partisipasi dari seluruh pemilik gedung, nantinya bisa dilakukan terhadap penyediaan water mist dan harganya juga enggak mahal," ujar Asep kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Berdasarkan data yang dimiliki Asep, harga satu set perangkat water mist sekitar Rp 50 juta. Harga itu mengacu pada biaya perakitan hingga pemasangan alat yang dibuat oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

"Kemarin itu dari BRIN menyampaikan kisaran Rp 50 juta untuk 1 unit dan itu sangat mudah dibuat ya. Kemarin baru uji coba, jadi nanti BRIN akan menyampaikan spesifikasinya," kata Asep.

Asep menegaskan bahwa usulan ini nantinya bakal dibahas bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BRIN.

"Jadi memang diharapkan dengan masifnya pemasangan water mist diharapkan juga jangkauannya (penyemprotan air untuk atasi polusi) semakin lebar," pungkasnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta para pemilik gedung tinggi di Ibu Kota untuk melakukan penyiraman air secara massal dari atap gedung.

Menurut Heru, penyiraman massal dari atas gedung itu dilakukan sebagai penanganan kualitas udara buruk di Ibu Kota.

"Gedung-gedung tinggi yang ada di Pemda DKI ini bersama-sama melakukan istilahnya mass water, kira-kira gitu ya," ujar Heru dalam sambutan diskusi publik penanganan polusi udara yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Heru mengatakan, penyiraman massal itu juga akan dilakukan dari atap gedung di bawah Pemprov DKI dan pemerintah pusat, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencana soal penyiraman massal dari atap gedung itu sebelumnya juga telah dibahas dengan beberapa kementerian terkait.

"Tadi saya juga sudah bertemu dalam rangka peresmian LRT, para menteri kita bersama-sama (akan melakukan). Pertama bangunan milik Pemda DKI, para Wali Kota kemarin saya sudah perintahkan bangunan Pemda, begitu juga bangunan BUMN dan BUMD," ucap Heru.

Terkait mekanisme penyiraman nantinya, Heru mengatakan akan disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

"Tinggal nanti Pak Asep di sini sampaikan konsepnya itu panduan harus ada sehingga nanti ketika kita kumpulkan pemilik gedung tinggi itu sudah ada," ucap Heru.

Untuk diketahui, DKI Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk nomor kelima di dunia hari ini, Senin (28/8/2023) pagi.

Dikutip dari laman IQAir pukul 06.24 WIB, US Air Quality Index (AQI US) atau indeks kualitas udara di Ibu Kota tercatat di angka 149.

Angka ini menunjukkan kualitas udara yang sedikit lebih baik dibanding hari Minggu pagi yang berada di posisi ketiga.

Meski demikian, DKI Jakarta pada Senin pagi ini masih masuk dalam kategori kondisi tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Kondisi ini juga diprediksi bakal terjadi pada 31 Agustus 2023.

Adapun konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini PM 2.5 dengan nilai 60,8.

Konsentrasi tersebut 11 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO).

Sedangkan cuaca di Jakarta pada pagi ini berkabut dengan suhu 24 derajat celsius, kelembapan 89 persen, gerak angin 5,5 km/h, dan tekanan sebesar 1009 milibar.