Warga Rusunawa Marunda Terima Direlokasi, tapi Minta Pemprov DKI Kabulkan Sejumlah Tuntutan...

Untuk diketahui, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta akan merelokasi warga Rusunawa Marunda Blok C usai insiden ambruknya atap di Blok C5.

"Saya mendapatkan informasi bahwa sesungguhnya masyarakat Cluster C siap direlokasi," kata Didi saat berbincang dengan Kompas.com pada Senin (4/9/2023).

Kendati demikian, Didi mengungkapkan bahwa ada beberapa tuntutan warga Rusunawa Marunda Blok C yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) sebelum akhirnya pindah ke Rusunawa Nagrak.

"Mereka meminta disediakan bus sekolah. Karena anak-anak bersekolah di SDN 02 Marunda, SDN 05 Marunda, dan SMPN 290," ucap Didi.

Selain itu, warga meminta Pemprov DKI tidak mengubah alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP), yakni Rusunawa Marunda.

"Terkait pemindahan sementara, kami meminta dibebaskan dari sewa atau kalaupun sewa sesuai dengan pembayaran unit yang ada di Rusunawa Marunda," tutur Didi.

"Terkait kewajiban pembukaan rekening di tempat relokasi agar bisa ditangguhkan. Mengingat ada 70 persen warga relokasi yang tidak memiliki penghasilan," ucapnya lagi.

Secara terpisah, Sekretariat Jenderal (Sekjen) FMRM Maulana mengatakan bahwa warga sangat terbebani dengan biaya per bulan di Rusunawa Nagrak.

Pasalnya, selisih harga per bulan antara dua hunian tersebut terbilang cukup jauh bagi mereka.

"Subsidi di sini, Rp 150.000 per bulan, dan umum di sini sekitar Rp 300.000 per bulan. Tapi, ketika dia loncat ke Nagrak, yang subsidi itu sekitar Rp 550.000, kalau yang umum, antara Rp 750.000 sampai Rp 800.000. Ya beban," ujar Maulana kepada Kompas.com, Senin.

Oleh karena itu, Maulana meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengabulkan permintaan dari warga.

"Jauh banget. Makanya mereka merasa, 'ya sudah, kami kan masyarakat DKI, toh dibantu. ini pun uang kami juga, Pemprov DKI kan dapat uang APBD dari pajak. Tolong dibantu ini masyarakat kecil ketika memang direlokasi ke sana, ya sudah, disubsidi semua'," imbuhnya.

Untuk pembayaran Rp 150.000 saja, ujar Maulana, tidak sedikit warga banyak yang menunggak.

"Apalagi, Rp 500.000 dan dibebankan oleh bayar 3 bulan untuk uang jaminan? Nah, itu beban mereka sebenarnya," katanya.