Mirisnya Penghuni Rusunawa Marunda yang Dibiarkan Tinggal di Tempat Tak Layak Huni Setahun Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi rumah susun sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, yang tak layak huni ternyata sudah diketahui lebih awal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi tak layak huni ini diakui oleh Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum.

Menurut dia, kondisi bangunan itu sudah diteliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Struktur bangunan Rusunawa Marunda dinilai sudah tak layak dan membahayakan.

Penghuni Rusunawa Marunda pun seharusnya sudah direlokasi ke Rusun Nagrak sejak Maret 2022.

Namun, mereka tak kunjung dipindahkan hingga akhirnya atap bangunan rusunawa itu ambruk pada Rabu, 30 Agustus 2023.

Tertunda karena alasan Covid-19

Retno Sulistyaningrum mengatakan relokasi penghuni Rusunawa Marunda tertunda akibat pandemi Covid-19. Saat itu, Rusunawa Nagrak masih jadi tempat isolasi pasien Covid-19.

Menurut Retno, warga rusunawa akhirnya bersedia direlokasi setelah pemerintah daerah bersama pengelola melakukan sosialisasi lanjutan pada 31 Agustus 2023.

Warga kemudian mulai mengemas barang-barang mereka dan mengikuti proses pengundian nomor unit hunian di Rusun Nagrak.

"Pasca kejadian, pihak UPRS II telah melakukan Sosialisasi kembali kepada warga Klaster C (Blok C1-C5) dan warga dengan kooperatif bersedia untuk direlokasi atas alasan keselamatan," ungkap Retno.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan, relokasi penghuni Blok C Rusunawa Marunda rampung akhir September 2023. Para penghuni Blok C saat sudah mulai mengemas dan mengangkut barang-barangnya.

Proses pemindahan barang ke Rusun Nagrak difasilitasi oleh pengelola rusunawa bersama jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Menurut Retno, para penghuni bersedia untuk direlokasi ke Rusun Nagrak dengan alasan keselamatan, pasca-insiden atap bangunan Rusunawa Marunda Blok C ambruk.

Pemprov DKI mengakui bahwa bangunan rusun itu sudah tidak layak huni. "Warga dengan kooperatif bersedia untuk direlokasi atas alasan keselamatan," ungkap Retno.

Menurut Retno, ada 451 keluarga penghuni Blok C1-C5 Rusunawa Marunda yang direlokasi.

Sebanyak 349 keluarga di antaranya sudah mengambil undian untuk menentukan unit hunian yang bakal didapatkan di Rusun Nagrak.

"Selebihnya 102 KK akan mengikuti proses untuk mendapatkan unit pada hari berikutnya," ucap Retno.

Wakil Ketua Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta August Hamonangan menilai inisiden ini terjadi karena kurang seriusnya Pemprov dalam merawat Rusunawa Marunda.

"Ini nyata kurangnya keseriusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) terhadap perawatan rusun," ujar August, Selasa (5/9/2023).

August mengatakan, perawatan rusun itu mestinya menjadi prioritas DPRKP setelah membangunnya dengan alih fokus pada program DP 0 rupiah.

"DPRKP juga harus mengecek bangunan lain yang berpotensi roboh. Tak hanya revitalisasi, tapi perlu merelokasi warga yang bangunan akan dibetulkan oleh dinas. Proses harus berjalan baik dan lancar," ucap August.