Dukung Penggantian KTP DKI Jadi DKJ, Fraksi PDI-P: Ini Konsekuensi Perubahan UU

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, penggantian KTP dari DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merupakan konsekuensi perubahan undang-undang (UU).

"Iya, kami dukunglah. Ini konsekuensi dari perubahan UU," kata Gembong saat dihubungi, Selasa (19/9/2023).

Perubahan data KTP tersebut, Gembong berujar, dilakukan jika nantinya tertuang dalam UU.

"Ya kita harus tunggu pembahasan dan penetapan revisi UU Jakarta dulu. Kalau sudah ditetapkan, ya konsekuensinya ada perubahan status kependudukan masyarakat Jakarta," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, seluruh warga Jakarta harus mengganti KTP setelah ibu kota negara resmi pindah pada 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono berujar, KTP warga bakal dicetak ulang dalam rangka penyesuaian status Jakarta setelah tidak lagi berstatus DKI.

"Ya (KTP) itu kan pasti berubah, kan Daerah Khusus Ibu Kota jadi Daerah Khusus Jakarta. Tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas," ujar Joko di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Meski begitu, Joko menegaskan bahwa penggantian KTP masih menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta.

Sebab, beleid tersebut yang akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dan mengganti KTP.

Sebagai informasi, Pemerintah berencana tetap menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah khusus meskipun ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara.

Wacana ini diusung melalui pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal yang membahas RUU tersebut pada Selasa (12/9/2023).

Salah satu hasil dari rapat tersebut ialah mengganti status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.