Kisah Prostitusi Gang Royal "Bantu" Rakyat Miskin, Mirip dengan Cerita di Era Ali Sadikin

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena rakyat tidak mampu "dibantu" oleh keuntungan praktik prostitusi di Gang Royal, Penjaringan, Jakarta Utara, mengingatkan pada apa yang terjadi di era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Demikian diungkapkan Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat.

"Kalau kita bicara historis, sebenarnya fenomena itu bukan hal baru dalam pandangan saya sebagai sosiolog perkotaan. Kenapa? Karena, ini sudah pernah dilakukan era Gubernur Ali Sadikin," kata Rakhmat saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (23/9/2023).

Bedanya, aktor dalam fenomena di Gang Royal adalah kelompok masyarakat setempat. Sementara itu, peristiwa di masa lampau diinisiasi oleh pejabat setingkat kepala daerah, Ali Sadikin. 

Sekitar tahun 1970, Bang Ali-sapaan Ali Sadikin-memanfaatkan pendapatan dari kawasan lokalisasi Kramat Tunggak dan Kalijodo untuk pembangunan kampung-kampung kumuh di Ibu Kota.

Kebijakan Ali yang merupakan mayor jenderal Angkatan Laut dari kesatuan Korps Komando Operasi (KKO/Marinir) itu sempat menuai kontroversi, khususnya di kalangan alim ulama.

Tetapi, Ali memiliki watak keras serta teguh dalam prinsip. Ia tetap menjalankan rencana kebijakannya itu.

"Bang Ali mengatakan, 'ini untuk pembangunan rakyat, ini untuk pembangunan masyarakat. Jadi, jangan dilihat sumbernya dari mana, tapi dilihat untuk kepentingan masyarakat'," tutur Rakhmat.

Bagi Rakhmat, konsep kebijakan Ali Sadikin setali tiga uang dengan kelompok masyarakat di Gang Royal. Keuntungan finansial yang didapat dari praktik prostitusi dimanfaatkan untuk rakyat yang tidak mampu.

"Apa yang terjadi sekarang mengingatkan di era Bang Ali bahwa ada forum warga yang melihatnya dari sisi kemanusiaan, sisi ekonomi, sisi kemiskinan. Orang tidak mampu disumbang dari praktik (prostitusi) Gang Royal," ujar Rakhmat.

Meski demikian, Rakhmat berpendapat, persoalan itu harus tetap dilihat secara jernih dan radikal. Akar persoalan fenomena itu sejatinya adalah ekonomi dan pemerintah harus mengambil peran demi memutusnya.

Pemerintah tingkat bawah, mulai dari kota, kecamatan, hingga kelurahan, bahkan RT dan RW harus lebih responsif lagi dalam hal peningkatan kesejahteraan warga miskin di area prostitusi.

"Harusnya ini yang ambil peran terdepan adalah pemerintah yang terdekat, yakni Kelurahan, Kecamatan, atau yang lebih rendah lagi, RT/RW. Harusnya itu di-take over, jangan oleh forum warga itu," ujar Rakhmat.

Dengan demikian, pemerintah dapat mendorong kualitas kehidupan warga yang lebih baik lagi dan tidak membiarkan warga miskin hidup dalam 'lingkaran buruk' tersebut. 

Diberitakan sebelumnya, pembongkaran bangunan semipermanen di Gang Royal, Jl Rawa Bebek Selatan, RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (20/9/2023), menyingkap fenomena sosial yang menarik sekaligus ironi.

Rupanya, keuntungan dari praktik prostitusi di kawasan itu disisihkan untuk membantu warga yang tak mampu di sekitarnya.

Salah seorang warga berinisial AD mengungkapkan, pemrakarsa gerakan itu adalah forum warga bernama "Forum 13 Penjaringan".

Gerakan ini berawal ketika masa pandemi Covid-19, ada salah satu warga RW 13 kelaparan. Bahkan, sampai tidak mampu membeli makanan untuk ketiga buah anaknya.

Mendengar informasi tersebut, AD bersama teman-temannya merasa berempati. Mereka pun saweran secara sukarela dan akhirnya terkumpul uang senilai Rp 750.000. 

Dari uang itu, mereka membeli aneka sembako, berupa beras, telur, minyak, mie instan, dan lain-lain untuk disalurkan ke warga tersebut. Sisa uangnya pun diserahkan ke sang ibu.

Berangkat dari kasus ini, AD dan bersama teman-temannya bermusyawarah, kemudian membentuk Forum 13 Penjaringan dengan tagline "Kami Ada Untuk Warga."

Gerakan itu pun berlanjut hingga saat ini. Per bulan, uang yang terkumpul bisa mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Itu digunakan untuk kegiatan amal, mulai dari santunan bagi orang berduka, santunan bagi orang sakit, hingga membagikan peralatan sekolah untuk anak-anak.

"Kalau dilihat dari sisi jeleknya sih, memang jelek ya. Tapi kita ambil sisi bagusnya juga, karena bermanfaat bagi warga," kata AD.