Salin Artikel

Pemprov DKI Lanjutkan Program Penanganan Banjir hingga Polusi dalam APBD Perubahan 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus untuk menjalankan program penanggulangan banjir, sampah, hingga polusi dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta tahun anggaran 2023. 

Semua program itu telah disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD-P DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

"Kebijakan strategis pada Perubahan APBD 2023, seperti penanggulangan banjir, sampah, kemacetan, polusi, dan penanganan pengangguran," ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (29/9/2023).

Heru mengemukakan, Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti seluruh saran, komentar serta rekomendasi Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan DPRD.

“Anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menelaah substansi materi Raperda secara cermat, teliti dan saksama,” ucap Heru.

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Perubahan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Pengesahan dilakukan lewat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (27/9/2023) sore.

"Dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2023 untuk menjadi Peraturan Daerah, maka Raperda tersebut akan diserahkan kepada PJ Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai perundangan yang berlaku," ujar Prasetyo di ruang rapat.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta yang dibacakan Anggota Fraksi PAN, Bambang Kusumanto disebutkan besaran APBD Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang disetujui adalah Rp 79,52 triliun.

Angka tersebut turun dari APBD murni DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Rp 83,78 triliun.

Untuk pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 70,63 triliun, turun Rp 3,75 triliun dari sebelumnya APBD murni sebesar Rp 74,38 triliun.

Sedangkan untuk belanja daerah pada APBD perubahan 2023 sebesar Rp 72,11 triliun. Sementara besaran pada APBD murni 2023 sebesar 74,61.

https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/29/10143811/pemprov-dki-lanjutkan-program-penanganan-banjir-hingga-polusi-dalam-apbd

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke