Kapolda Metro Kirim Surat ke Dewas KPK soal Supervisi Kasus Pemerasan SYL

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya kini menyurati Dewan Pengawas (Dewas) KPK, untuk bersama-sama menangani kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, surat ini dikirim langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

"Bahwa surat Kapolda Metro yang hari ini dikirimkan kepada Dewas KPK RI," ujar Ade di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/10/2023).

Tujuannya kata dia, untuk merujuk surat supervisi terdahulu yang juga dikirimkan Polda Metro kepada KPK.

"Merujuk surat terdahulu yang ditujukan kepada pimpinan KPK untuk menugaskan, Koordinasi Supervisi, (Deputi Korsup) KPK, melaksanakam supervisi penanganan perkara a quo yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik," tambah dia.

Menurutnya, ini adalah bentuk transparansi dari Polda Metro untuk mengungkap kasus ini.

"Dan juga untuk membantu proses pengawasan penyidikan yang saat ini kami lakukan," ujar dia.

Diketahui sebelumnya, surat supervisi dari Karyoto kepada KPK dikirim penyidik pada tanggal 11 Oktober 2023 lalu.

"Pada tanggal 11 Oktober 2023, penyidik telah mengirimkan surat Kapolda Metro Jaya pada pimpinan KPK terkait dengan permohonan supervisi penanganan perkara," ucap Ade.

Diketahui, penyidik Polda Metro Jaya saat ini tengah mengusut dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh pimpinan KPK.

Kini Polda Metro Jaya sudah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan.

Dalam menangani kasus ini, Polda Metro Jaya menyelidiki pertemuan Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton.

Foto momen pertemuan itu diketahui beredar luas di dunia maya.

Firli sendiri mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli mengaku bertemu Syahrul Yasin Limpo pada 2 Maret 2022 di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang.

Menurut Firli, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari 2023.

"Maka dalam waktu tersebut (2 Maret 2022), status saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK," ujar Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/10/2023).

Firli juga membantah tudingan-tudingan lain, salah satunya isu pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Firli, persoalan dugaan pemerasan yang saat ini mengarah ke pimpinan KPK merupakan bentuk serangan balik para koruptor.

"Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back," kata Firli.