"Driver" Ojol Keberatan dengan Wacana Pungutan Pajak, Singgung Orderan yang Kian Lesu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memungut pajak ojek online (ojol) dan online shop (olshop). Rencana ini diusulkan untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Namun, pengendara ojek online bernama Cipto Yuda (47) merasa berkeberatan dengan adanya wacana tersebut.

Menurut dia, Pemprov DKI sebaiknya bijaksana dalam menentukan keputusan pungutan pajak terhadap ojol.

"Memberatkan. Bukannya membuat aturan yang gimana gitu. Maksudnya, kita kan rakyat mereka. Kalau jadi pemimpin, yang bijaksana lah," kata Cipto saat ditemui Kompas.com di Jalan Metro Kencana Raya, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (25/10/2023).

Kemudian, Cipto menyinggung tentang kondisi orderan para driver ojol.

Dia mengaku pendapatannya kini justru semakin menurun.

"Hampir 30 persen pendapatannya. Berarti, 70 persen turun," ucap Cipto.

Ayah dua anak itu mengungkapkan, salah satu faktor yang menyebabkan turunnya orderan karena hadirnya mikrotrans JakLingko.

"Ya regulasi pemerintahannya, regulasi sekarang, ya kita saingan satu, JakLingko. Oke kalau untuk JakLingko gratis, sedangkan masyarakat yang mampu juga pakai JakLingko. Mereka kan enggak bayar. Untuk jarak-jarak dekat, sudah pasti hilang," ungkap Cipto.

"Beda dengan Transjakarta. Kalau Transjakarta kan berbayar. Ini mereka naik enggak harus bayar. JakLingko kan gratis. Yang trek pendek, itu sudah enggak ada, jarang. Kalah sama JakLingko," imbuh dia.

Cipto mengatakan, penyebab lain turunnya orderan karena daya saing sesama rekan seprofesinya.

"Berat. Sekarang, kayak Maxim, In Driver, harganya kan di bawah, lebih murah. Mereka cenderung lari ke situ. Cuma, sekarang daya belinya sudah pada turun kalau saya lihat. Karena karyawan juga banyak yang jadi driver online juga, sambi," kata Cipto.

Tidak ingin berbicara omong kosong soal sepinya orderan, Cipto menunjukkan hasil pekerjaannya selama dua pekan terakhir.

Dalam periode tersebut, Cipto rata-rata menyelesaikan tiga hingga empat pesanan.

Sementara, paling banyak yakni tujuh pesanan pada 13 Oktober 2023 dengan pendapatan kotor Rp 138.000.

"Susah banget. nih kalau pengin lihat. Paling mentok tujuh atau delapan. Apa yang mau ditarik pajaknya kalau kayak gini?" pungkas Cipto.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkapkan bahwa banyak potensi pajak daerah yang luput dari pengawasan Bapenda. 

Salah satunya, pajak toko online serta pajak layanan transportasi online.

“Ada persoalan pajak. Misalnya, pengenaan pajak layanan jasa aplikasi dan sebagainya perlu dipikirkan bersama ke depannya. Kami perlu membuat kebijakan pajak terhadap toko online. Hal ini tidak dapat diatasi sendiri. Harus melibatkan pemerintahan pusat," kata Joko.

Untuk itu, Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mengimbau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tak lagi mengandalkan pengenaan pajak eksisting guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).