Upaya Mencegah Petugas KPPS "Tumbang" di Pemilu 2024, dari Perketat Tes Kesehatan hingga Permudah Proses Rekapitulasi

Setidaknya, tercatat ada 894 petugas yang meninggal dan 5.175 petugas yang sakit saat bertugas pada Pemilu 2019.

Oleh sebab itu, sejumlah upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umun (KPU) dan pihak terkait untuk mencegah petugas KPPS "tumbang" pada Pemilu 2024.

Sediakan vitamin dan suplemen

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta bakal menyediakan suplemen dan vitamin untuk para petugas KPPS Pemilu 2024.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, suplemen dan vitamin itu akan tersedia di posko pelayanan kesehatan untuk KPPS yang dibangun di kantor-kantor kecamatan.

“Di posko, kebutuhan obat-obatan pasti akan kami penuhi,” ujar Ani kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Menurut Ani, suplemen atau vitamin baru akan diberikan ketika petugas KPPS membutuhkan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mereka dalam menjaga kondisi kesehatan saat bekerja.

“Jadi kalau memang dibutuhkan vitamin, kondisi menurun dan lain-lain, kami sediakan vitamin sesuai dengan standar posko dan Dinkes,” kata Ani.

Memperketat tes kesehatan

Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti mengatakan, pihaknya memperketat tes kesehatan calon petugas KPPS pada Pemilu 2024.

Hal itu dilakukan guna mencegah kejadian 12 petugas KPPS di Jakarta Barat meninggal dunia pada Pemilu 2019 terulang.

"Syarat kesehatan bagi KPU itu wajib. Tidak boleh ada orang yang tidak lolos screening kesehatan, kemudian menjadi petugas," kata Istianti di Lapangan Centra Niaga Puri (CNI), Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (25/1/2024).

"Kami tidak mau petugas ini (sakit) nantinya, bekerja kan berat ya. Pengalaman tahun 2019 itu ada 12 orang petugas KPPS meninggal di Jakarta Barat," tambah dia.

Menurut Endang, 12 petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019 rata-rata disebabkan sakit dan kelelahan.

"Paling banyak meninggal karena satu, jantung; yang kedua, kelelahan; yang ketiga, hipertensi," ucap Istianti.

Selain memperketat tes kesehatan, KPU bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat (Sudin Jakbar) menyediakan angkutan gawat darurat (AGD) untuk mengantisipasi adanya petugas yang sakit.

"Nah sedangkan untuk 14 Februari, kami akan bekerja sama dengan Sudin Jakbar untuk nanti ada satu AGD atau petugas kesehatan yang stand by," ucap dia.

Permudah proses kerja rekapitulasi

Ketua KPU Kota Jakarta Selatan Muhammad Taqiyuddin mengatakan, pihaknya akan mempermudah proses kerja anggota KPPS agar tidak kelelahan.

“Kalau dari pengalaman 2019, yang menjadi korban kan petugas yang memiliki komorbid dan mengalami kelelahan. Makanya kami coba antisipasi dengan cara menghadirkan sistem rekapitulasi baru,” ujar Taqiyuddin saat dihubungi, Jumat (2/2/2024).

Sistem rekapitulasi anyar yang dimaksud, lanjut Taqi, adalah sistem yang memperbolehkan KPPS untuk menyalin formulir hasil perhitungan.

Dengan sistem ini, diharapkan tenaga petugas KPPS tak terlalu terkuras karena hanya menulis hasil rekapitulasi di satu formulir saja. Formulir C1 itu nantinya akan dibuat ke bentuk digital.

Pada Pemilu 2019, petugas KPPS diwajibkan untuk mengisi formulir hasil rekapitulasi sebanyak saksi yang hadir di tempat pemungutan suara (TPS).

Akibatnya, tenaga petugas KPPS terkuras karena waktu istirahat yang sangat minim.

“Dulu formulir hasil penghitungan surat suara namanya Formulir C1 dan formulir ini harus ditulis sesuai dengan saksi yang hadir. Makanya sangat menguras tenaga, apalagi ada empat jenis,” ungkap Taqi.

“Sekarang, Pemilu 2024, Formulir C1 sudah berganti nama jadi Formulir C Hasil. Formulir C Hasil nantinya bisa disalin dan dibagikan ke saksi. Formulir yang dikasih ke saksi namanya Formulir C Hasil Salinan,” imbuhnya.

(Tim Redaksi: Tria Sutrisna, Rizky Syahrial, Dzaky Nurcahyo, Dani Prabowo, Nursita Sari, Jessi Carina)