Jokowi Akan ke Komnas HAM

”Pasti akan kami robohkan, secara bertahap. Kami selesaikan yang rumah milik pengusaha yang ada di sana,” ujarnya.

Menurut Basuki, warga yang menolak direlokasi rata-rata justru kalangan menengah.

”Harus dicek, yang tidak mau pindah itu siapa? Rata-rata mereka pemilik kos-kosan, penyewaan rumah, pemilik kontrakan. Ada yang jual-beli lahan. Apakah itu mau dibela? Itu bukan rakyat yang susah,” katanya.

Untuk warga yang menolak pindah dengan alasan sudah memiliki pekerjaan di dekat Waduk Pluit, menurut Basuki, Pemprov DKI juga akan menyediakan rusunawa yang letaknya tak jauh dari lokasi.

”Kami akan membeli lahan untuk rusun. Kalau warga tidak punya rumah, kami kasih rusun. Mau ditempati sampai tujuh turunan silakan,” kata Basuki.

Keberadaan polisi

Agar situasi di Waduk Pluit terkendali, Jokowi juga telah meminta campur tangan pihak kepolisian. Saat ini, para pekerja di sana kesulitan menjalankan aktivitas karena banyak mendapat tekanan.

”Pekerja takut memulai pengerukan karena setiap saat ancaman bisa datang. Namun, sejauh ini masih aman, tidak masalah, dan jangan dibesar-besarkan seperti kelihatannya panas di lapangan,” kata Jokowi.

Sementara itu, komisioner Komnas HAM Siane Indriani justru mempertanyakan keberadaan aparat berseragam di sana.

Menurut Siane, warga tidak akan mengancam keselamatan pekerja. Sebagian warga kesal hanya karena sejauh ini belum ada titik temu pembicaraan antara mereka dan Pemprov DKI. Kalaupun harus direlokasi, mereka meminta kepastian tempat tinggal. Tidak semua warga yang direlokasi bisa tinggal di rumah susun sederhana sewa yang disediakan Pemprov DKI.