Kompas.com - 25/06/2013, 18:28 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta bersorak gembira ketika majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Nawawi memutuskan untuk melanjutkan perkara swastanisasi air. Mereka pun berencana mendatangkan dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso dan Fauzi Bowo, serta Dirut PDAM untuk menjadi saksi dalam persidangan.

"Sesuai harapan kami, nanti dalam sidang berikutnya kami akan tarik saksi-saksi. Kami mencoba menarik Foke, Sutiyoso, dan Dirut PDAM tahun '97 Samsul Romi," kata Zidane (74), anggota komunitas pelanggan air minum, ketika ditemui seusai persidangan, Selasa (25/6/2013).

Zidane melanjutkan, alasan pihaknya untuk mendatangkan saksi-saksi tersebut karena ketiganya ialah orang yang menandatangani penjualan saham PDAM ke PT PAM Lyonnaise dan PT Aetra Air.

"Mereka harus mengakui bahwa mereka yang menandatangani MoU antara PDAM dengan Palyja dan Aetra," terangnya.

Sidang kasus swastanisasi air ini akan dilanjutkan pada 9 Juli 2013 dengan agenda keterangan saksi.

Gugatan ini diajukan oleh 14 warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Mereka di antaranya Tiharom (nelayan) serta Risma Umar dan Nurhidayah dari Solidaritas Perempuan. Mereka melayangkan gugatan kepada Presiden dan Wakil Persiden RI, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, PDAM, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sementara PT PAM Lyonnaise dan PT Aetra Air Jakarta didudukkan sebagai Turut Tergugat.

KMMSAJ melayangkan gugatan warga negara atau citizen lawsuit kepada PDAM DKI Jakarta karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil ini diajukan karena pemerintah terus melanggengkan swastanisasi pengelolaan layanan air di Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, konstitusi secara tegas mengatakan bahwa air adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Fakta di lapangan mencatat pengelolaan air di Jakarta diserahkan kepada PT Palyja dan PT Aetra Air Jakarta. Perjanjian ini akan terus berlanjut hingga 2023.

Akibat perjanjian tersebut, rakyat disinyalir semakin sengsara dan dirugikan karena tidak semua warga negara dapat mengakses air. Sedangkan tarif air di Jakarta semakin mahal. Saat ini masyarakat harus membayar sebesar Rp 7.500 per meter kubiknya.

Tingginya harga air bersih per unit disebabkan oleh inefisiensi proses provision, produksi, dan delivery air bersih sehingga biaya inefisiensi ini dibebankan kepada konsumen. Selain menimbulkan kerugian terhadap rakyat, kerja sama ini juga menimbulkan kerugian ke beberapa pihak, baik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maupun PDAM.

Untuk pemerintah pusat, kerugian yang ditanggung adalah berupa pemberian subsidi sebesar Rp 234 miliar pada 1998. Sedangkan kerugian Pemprov DKI Jakarta adalah kehilangan pendapatan asli daerah yang berasal dari PAM Jaya sebesar Rp 3 miliar hingga Rp 13 miliar.

Perjanjian swastanisasi itu pun dilakukan secara tertutup. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perjanjian tersebut. Padahal, PDAM adalah lembaga publik yang bertanggung jawab kepada masyarakat sehingga masyarakat berhak mengetahui perjanjian kerja sama itu.

Karena hal tersebut, KMMSAJ meminta kepada majelis hakim agar memerintahkan para tergugat menghentikan kebijakan swastanisasi air bersih di Provinsi DKI Jakarta dan melaksanakan pengelolaan air bersih sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui UU No 11 Tahun 2005.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

Megapolitan
JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

Megapolitan
Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Megapolitan
Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Megapolitan
Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Megapolitan
Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Megapolitan
Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan 'Parkir'

Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan "Parkir"

Megapolitan
Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Megapolitan
Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, 'Debt Collector' dan Bosnya Jadi Tersangka

Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, "Debt Collector" dan Bosnya Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Megapolitan
Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Megapolitan
Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.