Kompas.com - 15/07/2013, 17:48 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, mulai tahun ini tidak ada operasi yustisi kependudukan (OYK). Tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya akan melakukan pembinaan kependudukan.

"Ini semua kebijakan Pak Gubernur karena dirasa lebih efektif. Kebijakan tahun ini, tidak akan lagi melaksanakan OYK, tetapi lebih ke arah bina kependudukan," kata Purba di Balaikota Jakarta, Senin (15/7/2013).

Berbeda dari OYK, bina kependudukan tidak melibatkan jaksa, hakim, dan kepolisian. Bina kependudukan juga bisa dilakukan rutin oleh dinas dan suku dinas, bekerja sama dengan RT/RW, serta lurah setempat.

Program bina kependudukan ini berupa sosialisasi agar warga menaati administrasi kependudukan. Apabila warga pendatang ingin berdomisili menjadi warga tetap Jakarta, maka harus mengikuti aturan kependudukan. "Kalau, misalnya, warga pendatang itu hanya sementara ke Ibu Kota, ya bikin surat domisili sementara," kata Purba.

Sosialisasi yang dilakukan dalam bina kependudukan ini meliputi sosialisasi aturan-aturan kependudukan, seperti surat keterangan pindah, jaminan pekerjaan, dan jaminan tempat tinggal. Disdukcapil DKI akan mengintensifkan sosialisasi itu mulai H-7 hingga H+7 Idul Fitri.

"Sosialisasi akan kita lakukan di terminal-terminal bus keberangkatan dan kedatangan serta permukiman. Kita juga akan pasang spanduk dan membagikan leaflet kependudukan," kata Purba.

Pada masa sebelumnya, OYK kerap dilakukan di permukiman padat penduduk, indekos, apartemen, rumah susun, dan tempat penampungan atau yayasan penyalur tenaga kerja. Operasi dilakukan dengan melibatkan jaksa, hakim, dan polisi atau satpol PP. Operasi itu ditujukan untuk menertibkan warga yang tak memiliki kartu identitas Ibu Kota. Setiap warga yang terjaring operasi diwajibkan mengikuti sidang tindak pidana ringan dan membayar denda. Penduduk yang menyandang masalah kesejahteraan sosial akan dikirim ke panti sosial.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Megapolitan
Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Megapolitan
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Megapolitan
Polisi Sebut Video Perampokan Bersenjata Api di Kalideres Hoaks

Polisi Sebut Video Perampokan Bersenjata Api di Kalideres Hoaks

Megapolitan
Epidemiolog: Kebijakan Lepas Masker Idealnya Saat Vaksinasi Dosis Ketiga Capai 70 Persen

Epidemiolog: Kebijakan Lepas Masker Idealnya Saat Vaksinasi Dosis Ketiga Capai 70 Persen

Megapolitan
Ada Perbaikan Lokomotif di Jalur Stasiun Pasar Minggu-UI, Perjalanan KRL Menuju Bogor Tersendat Malam Ini

Ada Perbaikan Lokomotif di Jalur Stasiun Pasar Minggu-UI, Perjalanan KRL Menuju Bogor Tersendat Malam Ini

Megapolitan
Video Viral Warga Marah-marah Saat Ditegur karena Buang Sampah di TPS Ilegal, Pemkot Bekasi Telusuri Pelaku

Video Viral Warga Marah-marah Saat Ditegur karena Buang Sampah di TPS Ilegal, Pemkot Bekasi Telusuri Pelaku

Megapolitan
Dinkes Kota Bekasi Tetap Anjurkan Warga untuk Pakai Masker di Mal

Dinkes Kota Bekasi Tetap Anjurkan Warga untuk Pakai Masker di Mal

Megapolitan
Epidemiolog: Penyampaian Kebijakan Lepas Masker Harus Hati-hati

Epidemiolog: Penyampaian Kebijakan Lepas Masker Harus Hati-hati

Megapolitan
Ditemukan 2 Kasus PMK di Tangsel, Pemprov Banten Terbitkan Surat Edaran untuk Antisipasi Penularan

Ditemukan 2 Kasus PMK di Tangsel, Pemprov Banten Terbitkan Surat Edaran untuk Antisipasi Penularan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.