Pansus MRT Harusnya Perlancar Program Jokowi-Basuki

Kompas.com - 17/07/2013, 09:23 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Triwisaksana. KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Triwisaksana.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) untuk program transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) dan akan membentuk pansus monorel. Keberadaan pansus tersebut diharapkan dapat memperlancar berjalannya program Jokowi-Basuki tersebut, bukan malah menghambat atau memperlambat pembangunan.

"Kalau DPRD, ya memang itu repotnya karena apa pun yang mereka lakukan itu politis. Asal mereka mau keluar dari kepentingan politis, lebih melihat pada kepentingan masyarakat, pasti segala urusan legislasi diperlancar," kata pengamat transportasi Ellen Tangkudung kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2013).

Akademisi Universitas Indonesia ini juga mendorong agar pansus ini dapat membantu penyelesaian segala hambatan dalam pembangunan megaproyek tersebut. Hal pertama yang harus diketahui adalah maksud dan tujuan pembentukan pansus, apakah berperan sebagai pengawas atau sebagainya.

Ellen berharap pansus dapat bekerja profesional dan menghindari kepentingan politis. Terlebih lagi, mulai dari koordinator, ketua, hingga anggota pansus, semua merupakan anggota DPRD.

"Harusnya pansus itu independen, ya. Susah memisahkan DPRD dari muatan dan kepentingan politis. Mereka harus bisa profesional untuk peran pengawasan berjalannya proyek tersebut," tutur Ellen.

Pansus itu, kata dia, harus memiliki pembagian kerja yang jelas. Orang-orang yang duduk sebagai anggota pansus haruslah seorang yang kompeten dan memiliki keahlian tentang program tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki akses data atau informasi tentang kemajuan-kemajuan apa saja yang mereka awasi selama ini.

Sekadar informasi, pada rapat Pansus MRT yang digelar Selasa (16/7/2013) kemarin, satu hal yang dipermasalahkan adalah penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS). Padahal DPRD bukanlah salah satu pemegang saham dari PT MRT Jakarta.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Makanya ini meragukan. Apakah tugas mereka sampai mengurusi RUPS segala. Semoga dengan pansus ini memperlancar hambatan dalam proses hukum, bukan asal bolak balik memanggil saja," harap Ellen.

Ketua Pansus MRT sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menyebutkan pansus itu berguna untuk mengingatkan Pemprov DKI agar tak salah mengambil langkah dalam menjalankan proyek MRT. Dalam rapat yang digelar hari ini, Pansus MRT mempermasalahkan payung hukum ruang bawah tanah, penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT MRT Jakarta, dan pelaksanaan RUPS tanpa sepengetahuan DPRD.

Sementara itu, pembentukan Pansus Monorel sebagai upaya pemberian jaminan kepada warga Jakarta agar pembangunan monorel tidak mangkrak lagi dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pansus Monorel ini akan menyoroti tiga hal utama, yakni legalitas, pembiayaan, dan operasional.

Dari aspek legalitas, hingga saat ini jalur monorel, kata pria yang akrab disapa Sani itu, belum tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur green line dan blue line yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail. Sementara itu, jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya belum dimasukkan ke dalam RTRW.

Dari aspek pembiayaan, DPRD merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh pihak swasta. Pasalnya, proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI. Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari China, bukan produk dalam negeri.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wisma Atlet hingga RS Rujukan Penuh, Jakarta Masuki Fase Genting Pandemi Covid-19

Wisma Atlet hingga RS Rujukan Penuh, Jakarta Masuki Fase Genting Pandemi Covid-19

Megapolitan
Waspada Varian Baru Covid-19 di Jakarta, Lebih Berbahaya dan Lebih Menular

Waspada Varian Baru Covid-19 di Jakarta, Lebih Berbahaya dan Lebih Menular

Megapolitan
Respons Pelindo II soal Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok: Pecat Pegawai hingga Beri Kompensasi Sopir Truk

Respons Pelindo II soal Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok: Pecat Pegawai hingga Beri Kompensasi Sopir Truk

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang: Kegiatan Ekonomi Tutup Maksimal Pukul 21.00 WIB

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang: Kegiatan Ekonomi Tutup Maksimal Pukul 21.00 WIB

Megapolitan
Mari Bantu Azmi Ramadan, Bocah Tanpa Bola Mata yang Sempat Ditipu Penggalang Dana

Mari Bantu Azmi Ramadan, Bocah Tanpa Bola Mata yang Sempat Ditipu Penggalang Dana

Megapolitan
UPDATE: Tambah 60 Kasus di Kota Tangerang, 433 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 60 Kasus di Kota Tangerang, 433 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Poster UI Dicibir Netizen, Antrean UGD Wisma Atlet Mengular

[POPULER JABODETABEK] Poster UI Dicibir Netizen, Antrean UGD Wisma Atlet Mengular

Megapolitan
UPDATE: Tambah 276 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 1.173 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 276 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 1.173 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok Berpeluang Hujan

Megapolitan
Fakta Baru Kasus Anji: Jadi Tersangka, Pakai Ganja Sejak September 2020

Fakta Baru Kasus Anji: Jadi Tersangka, Pakai Ganja Sejak September 2020

Megapolitan
Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Megapolitan
UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

Megapolitan
UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Megapolitan
Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X