DPRD DKI Desak Jokowi Bentuk RT RW di Tanah Galian

Kompas.com - 18/07/2013, 08:32 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berbincang dengan anggota TNI AD saat meninjau kembali tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhary, Manteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2013). Tanggul itu jebol sehingga air kanal tumpah ruah ke Jalan Teluk Betung dan Tosari sehingga mengalir ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Selain itu, perjalanan kereta api tidak beroperasi karena rel kereta api arah ke Stasiun Tanah Abang dan Manggarai terendam. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo berbincang dengan anggota TNI AD saat meninjau kembali tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhary, Manteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2013). Tanggul itu jebol sehingga air kanal tumpah ruah ke Jalan Teluk Betung dan Tosari sehingga mengalir ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Selain itu, perjalanan kereta api tidak beroperasi karena rel kereta api arah ke Stasiun Tanah Abang dan Manggarai terendam.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Tanah Galian meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera membentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga di permukiman mereka. Perwakilan warga bertemu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/7/2013) kemarin, di ruang rapatnya.

Salah satu anggota Komisi A DPRD DKI William Yani mengatakan, pihaknya akan menghimpun tuntutan perwakilan warga Tanah Galian. Ia akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mewujudkan permintaan warga di sana.

"Kasus ini hampir sama dengan kasus Tanah Merah di Jakarta Utara. Belum jelas siapa pemiliknya bisa diakui dua tiga pihak. Tanah Merah saja selesai, masak ini enggak," ujar William saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (18/7/2013) pagi.

William melanjutkan, meski ada permasalahan status tanah, Pemprov DKI tak bisa menutup mata bahwa ada sekitar 500 kepala keluarga yang membutuhkan akses ke kebijakan Pemprov DKI. Misalnya, Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan sejumlah program lainnya.

Jika warga tak memiliki KTP sesuai domisili, kata William, warga tidak mampu mengakses sejumlah program pemerintah. "Pemda DKI paling tidak membentuk RT dan RW untuk sementara, sampai terbentuknya RT dan RW yang baru," lanjutnya.

Menurut William, masyarakat di sana pun menjadi warga ilegal juga karena luntang-lantungnya kepengurusan RT dan RW hingga menyebabkan tak bisa mengurus KTP sesuai domisili. Padahal, jika pemerintah memberikan solusi itu, warga dengan senang hati menjalankan kewajibannya.

"Warga juga dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga negara, termasuk juga ditetapkan sebagai wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan (PBB)," lanjut William.

Memicu Konflik Horizontal

Warga Tanah Galian adalah sebutan bagi warga yang tinggal di tanah sengketa di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, sejak bertahun-tahun. Kedua pihak, yakni TNI AU Halim Perdanakusuma dan warga saling klaim kepemilikan atas tanah itu. Di lahan itu, warga belum memiliki RT dan RW resmi. Warga masih memperjuangkannya ke Gubernur DKI dan Wali Kota Jakarta Timur.

Tahun 2012 TNI AU membangun waduk seluas 32 hektare untuk menciptakan daerah resapan. Namun, keberadaan waduk malah menyebabkan banjir bukan hanya di daerah Tanah Galian tapi juga di permukiman yang tidak masuk sengketa. Sebab, air waduk tak mengalir ke Kanal Banjir Timur lantaran belum ada saluran penghubung.

Kondisi ini yang kerap menyebabkan konflik horizontal tak hanya antara TNI AU dengan warga Tanah Galian, namun juga warga Tanah Galian dengan warga yang resmi bermukim. Warga resmi berpendapat bahwa warga Tanah Galian seharusnya digusur agar permukimannya tidak menjadi korban kebanjiran. Sementara warga Tanah Galian berpendapat Pemprov DKI harus membuat penghubung secepatnya agar banjir tak terjadi terus menerus.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X