Kompas.com - 18/07/2013, 08:32 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berbincang dengan anggota TNI AD saat meninjau kembali tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhary, Manteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2013). Tanggul itu jebol sehingga air kanal tumpah ruah ke Jalan Teluk Betung dan Tosari sehingga mengalir ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Selain itu, perjalanan kereta api tidak beroperasi karena rel kereta api arah ke Stasiun Tanah Abang dan Manggarai terendam. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo berbincang dengan anggota TNI AD saat meninjau kembali tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhary, Manteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2013). Tanggul itu jebol sehingga air kanal tumpah ruah ke Jalan Teluk Betung dan Tosari sehingga mengalir ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Selain itu, perjalanan kereta api tidak beroperasi karena rel kereta api arah ke Stasiun Tanah Abang dan Manggarai terendam.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Tanah Galian meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera membentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga di permukiman mereka. Perwakilan warga bertemu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/7/2013) kemarin, di ruang rapatnya.

Salah satu anggota Komisi A DPRD DKI William Yani mengatakan, pihaknya akan menghimpun tuntutan perwakilan warga Tanah Galian. Ia akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mewujudkan permintaan warga di sana.

"Kasus ini hampir sama dengan kasus Tanah Merah di Jakarta Utara. Belum jelas siapa pemiliknya bisa diakui dua tiga pihak. Tanah Merah saja selesai, masak ini enggak," ujar William saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (18/7/2013) pagi.

William melanjutkan, meski ada permasalahan status tanah, Pemprov DKI tak bisa menutup mata bahwa ada sekitar 500 kepala keluarga yang membutuhkan akses ke kebijakan Pemprov DKI. Misalnya, Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan sejumlah program lainnya.

Jika warga tak memiliki KTP sesuai domisili, kata William, warga tidak mampu mengakses sejumlah program pemerintah. "Pemda DKI paling tidak membentuk RT dan RW untuk sementara, sampai terbentuknya RT dan RW yang baru," lanjutnya.

Menurut William, masyarakat di sana pun menjadi warga ilegal juga karena luntang-lantungnya kepengurusan RT dan RW hingga menyebabkan tak bisa mengurus KTP sesuai domisili. Padahal, jika pemerintah memberikan solusi itu, warga dengan senang hati menjalankan kewajibannya.

"Warga juga dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga negara, termasuk juga ditetapkan sebagai wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan (PBB)," lanjut William.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Memicu Konflik Horizontal

Warga Tanah Galian adalah sebutan bagi warga yang tinggal di tanah sengketa di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, sejak bertahun-tahun. Kedua pihak, yakni TNI AU Halim Perdanakusuma dan warga saling klaim kepemilikan atas tanah itu. Di lahan itu, warga belum memiliki RT dan RW resmi. Warga masih memperjuangkannya ke Gubernur DKI dan Wali Kota Jakarta Timur.

Tahun 2012 TNI AU membangun waduk seluas 32 hektare untuk menciptakan daerah resapan. Namun, keberadaan waduk malah menyebabkan banjir bukan hanya di daerah Tanah Galian tapi juga di permukiman yang tidak masuk sengketa. Sebab, air waduk tak mengalir ke Kanal Banjir Timur lantaran belum ada saluran penghubung.

Kondisi ini yang kerap menyebabkan konflik horizontal tak hanya antara TNI AU dengan warga Tanah Galian, namun juga warga Tanah Galian dengan warga yang resmi bermukim. Warga resmi berpendapat bahwa warga Tanah Galian seharusnya digusur agar permukimannya tidak menjadi korban kebanjiran. Sementara warga Tanah Galian berpendapat Pemprov DKI harus membuat penghubung secepatnya agar banjir tak terjadi terus menerus.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
Wisatawan Mancanegara Mulai Ramai Kunjungi Jakarta, Paling Banyak dari China

Wisatawan Mancanegara Mulai Ramai Kunjungi Jakarta, Paling Banyak dari China

Megapolitan
Dua Bulan PTM Terbatas, 22 Murid dan 16 Tenaga Pendidik di Tangsel Positif Covid-19

Dua Bulan PTM Terbatas, 22 Murid dan 16 Tenaga Pendidik di Tangsel Positif Covid-19

Megapolitan
1.244 Warga Depok Idap HIV/AIDS, Paling Banyak di Pancoran Mas

1.244 Warga Depok Idap HIV/AIDS, Paling Banyak di Pancoran Mas

Megapolitan
Kesedihan Nora Alexandra Antar Jerinx ke Ruang Tahanan: Baru Bebas, Harus Masuk Lagi...

Kesedihan Nora Alexandra Antar Jerinx ke Ruang Tahanan: Baru Bebas, Harus Masuk Lagi...

Megapolitan
Keributan di Cililitan, Kaca Bus Transjakarta Dipecahkan Pakai Helm

Keributan di Cililitan, Kaca Bus Transjakarta Dipecahkan Pakai Helm

Megapolitan
Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Megapolitan
UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

Megapolitan
Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Megapolitan
Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Megapolitan
Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

Megapolitan
Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Megapolitan
Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Megapolitan
Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.