Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bantah Dana Blusukan hingga Rp 26,6 Miliar

Kompas.com - 21/07/2013, 13:51 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah rilis pers yang dikeluarkan oleh Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebutkan kalau anggaran blusukan Jokowi di tahun 2013 mencapai Rp 26,6 miliar. Menurutnya, blusukan itu hanya bermodal jalan kaki, tidak sampai memakan anggaran lebih.

"Blusukan enggak ada anggaran. Blusukan itu apa sih? Modalnya itu hanya jalan kaki," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).

Menurut Jokowi, segala bantuan yang ia keluarkan selama blusukan merupakan dana operasional yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Dana operasional itu dianggarkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Dahulu, dana itu bernama dana taktis.

Jokowi pun tak memungkiri kalau dana operasional yang ia terima bersama Basuki mencapai Rp 26,6 miliar. Kendati demikian, ia mengaku dana itu tidak habis hingga setengahnya.

"Kita itu punya dana operasional, dana operasi keamanan, dana sosial khusus, dana ketertiban sosial, dana operasional khusus. Kalau ada kebakaran, masalah gesekan masyarakat, butuh dana cepat, bantuannya ya dari dana operasional itu," kata Jokowi.

Ia menjelaskan, kegiatannya selama ini untuk blusukan berfungsi sebagai manajemen kontrol dan menjalankan fungsi pengawasan. Apabila pemerintah tidak dapat menciptakan manajemen kontrol dan pengawasan, program pun tidak akan terealisasi.

Selain itu, kalau pemimpin tidak mampu menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan, masyarakat juga merasa tidak akan dekat dengan pemimpinnya. Pernyataannya itu sekaligus untuk menjawab tudingan pencitraan yang kerap dialamatkan kepadanya.

"Yang dicitrakan itu apanya? Lah wong kita ke kelurahan, kecamatan, cuma untuk mengecek doang, enggak pakai dana apa-apa," kata Jokowi.

Fitra memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah tersebut ternyata lebih mahal dibanding Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terdahulu, Fauzi Bowo dan Prijanto.

Anggaran blusukan Fauzi Bowo saat itu hanya mencapai Rp 17,6 miliar per tahunnya. Anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam belanja penunjang operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com