Basuki Ancam Pecat Oknum yang Tolak Pajak "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam memecat pegawai Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI yang mendorong perusahaan untuk tidak menggunakan sistem pembayaran secara online.

"Besok ini, saya mau kasih pengarahan ke orang pajak, 'Kalau kamu masih dorong pengusaha ke pembayaran sistem manual, nanti kamu akan kita copot'," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Menurut Basuki, penerapan pajak online itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tiga kali lipat. Namun, fakta di lapangan, ada beberapa oknum DPP DKI yang tidak percaya bahwa hal itu dapat meningkatkan PAD. Oknum tersebut diduga telah mengganti mesin-mesin online ke mesin manual.

Basuki mengatakan, apabila ditemukan pegawai pajak yang masih bersikap seperti itu, ia tak akan ragu untuk mencopotnya. Ia siap menukarnya dengan calon-calon potensial yang mengharapkan bisa bekerja di Dinas Pelayanan Pajak DKI. "Banyak banget yang ingin bekerja di pajak," kata Basuki.

Di samping itu, ia akan meminta kerja sama wali kota setempat untuk mencari pengusaha mana saja yang masih belum mau menerapkan pajak online dan masih menganggapnya ketinggalan zaman. Dari temuan wali kota itu, Basuki mengimbau untuk menutup tempat usaha tersebut.

Menurut Basuki, penerapan pajak dengan sistem lama dan manual berisiko memunculkan mark up dalam pembayaran pajak itu. Apabila tempat hiburan, restoran, dan hotel membayar pajak secara manual, mereka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan ditengarai akan memunculkan permainan antara pengusaha dan pihak pegawai pajak.

"Masih banyak kok orang yang usaha dan mau bayar pajak yang benar. Tetapi, mereka juga takut, apakah kejadian dua tahun lalu tidak akan diperiksa? Nah, ini yang mau kita cari format hukum dan pemutihannya," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.