Kompas.com - 25/07/2013, 08:51 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Triwisaksana. KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Triwisaksana.
|
EditorAna Shofiana Syatiri


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Permintaan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Tanah Abang agar DPRD DKI Jakarta membentuk pansus PKL tidak mendapat tanggapan positif. Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana malah mempertanyakan fungsi pansus tersebut.

"Buat apa pansus? Untuk mengawasi apa," kata pria yang akrab disapa Sani itu singkat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Ketua Pansus MRT itu pun enggan membahas permintaan APKLI tersebut. Sebab, menurutnya, permasalahan antara Pemprov DKI dan PKL sudah sejak puluhan tahun lalu dan tak terselesaikan.

Sebelumnya, Ketua APKLI Hoiza Siregar mendesak DPRD DKI untuk segera membentuk pansus PKL agar permasalahan penataan PKL di bawah pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama cepat selesai. Menurut dia, DPRD jauh lebih berpengalaman di DKI daripada para pemimpin Ibu Kota saat ini.

Hoiza sempat menuding, salah satu penyebab tidak beresnya permasalahan PKL ialah karena DPRD yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Di samping itu, DPRD, dalam hal ini Komisi B, yang mengatur tentang isu perdagangan, juga harus memfasilitasi, mendampingi, dan memberikan pembinaan kepada PKL untuk mampu bertahan berjualan di dalam pasar.

"Jadi, jangan bentuk Pansus MRT dan Monorel saja. Karena kami kecil dan tidak punya uang, jangan sampai mereka tidak urusi kami," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Megapolitan
PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

Megapolitan
Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Megapolitan
Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Megapolitan
Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Megapolitan
UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Megapolitan
Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Megapolitan
2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

Megapolitan
Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Megapolitan
RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.