Kompas.com - 26/07/2013, 13:55 WIB
Kawasan Jalan Kebon Jati, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang kembali semrawut, Senin (22/7/2013) sore. Jelang sore, jalan yang dari sejak pagi steril dari PKL ini, kembali dipenuhi PKL dan parkir liar Alsadad RudiKawasan Jalan Kebon Jati, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang kembali semrawut, Senin (22/7/2013) sore. Jelang sore, jalan yang dari sejak pagi steril dari PKL ini, kembali dipenuhi PKL dan parkir liar
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakinkan bahwa tidak akan ada lagi perputaran uang untuk parkir liar di Tanah Abang jika pedagang kaki lima (PKL) mau pindah ke dalam gedung Blok G Tanah Abang.

Basuki mengatakan, keberadaan PKL di badan jalan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah memicu tumbuhnya parkir liar yang dikelola secara tidak resmi. Oleh karena itu, ketika Pemerintah Provinsi DKI ingin menertibkan keberadaan PKL di sana, muncul reaksi menolak relokasi PKL.

"Jadi, maunya apa? Maunya memang jualan di jalan. Maunya apa? Preman-preman mau dapat uang parkir liar. Persoalan itu kalau kita tertibkan, enggak ada lagi (aliran uang) ke parkir liar," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Basuki menuturkan, bisnis perparkiran liar memang menggiurkan. Ia mengungkapkan, satu mobil pedagang bisa dikenai tarif parkir Rp 150.000 hingga Rp 200.000 per hari. Ia mengatakan, jika PKL ini ditertibkan, tidak ada lagi uang mengalir ke parkir liar.

"Kita bayangin saja kalau seribu kendaraan, itu berapa duit perputaran uang di sana," kata Basuki.

Selain parkir, lapak PKL juga ternyata berkontribusi pada perputaran uang di Tanah Abang. Sewa lapak, kata Basuki, bisa mencapai Rp 2 juta per bulan. Artinya, jika ada sekurang-kurangnya 500 lapak, bisnis ini meraup pundi-pundi sebesar Rp 1 miliar per bulan.

Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta tidak asal mengusir PKL. Ia memastikan bahwa Pemprov DKI menyediakan tempat yang layak untuk berjualan di Blok G Tanah Abang. Jembatan yang diinginkan PKL pun akan dibuat. Tak hanya itu, PKL dibebaskan dari cicilan dana bangunan selama enam bulan pertama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi kan keterlaluan (kalau tetap nolak). (Pedagang lama) bisa iri lho, mereka bayar sewa 20 tahun. Ini kalian masuk enam bulan enggak bayar," kata Basuki.

Di sisi lain, Basuki merasa heran dengan perkataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana yang menyebutkan PKL pasti tak mau masuk ke Blok G Tanah Abang. Menurut Lunggana, apabila Pemprov DKI tetap bersikeras memindahkan PKL ke Blok G Tanah Abang, ia yakin bahwa para PKL itu akan berdagang di luar lagi.

Saat berkomunikasi dengan para PKL, Lunggana mendapati para pedagang tersebut sepakat untuk direlokasi. Namun, mereka tidak setuju dipindahkan ke Blok G Tanah Abang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayat Janin Terbungkus Plastik Merah Ditemukan di Rumah Warga di Pulau Kelapa

Mayat Janin Terbungkus Plastik Merah Ditemukan di Rumah Warga di Pulau Kelapa

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Selamatkan Diri lewat Jendela Kaca yang Pecah, Lihat Darah di Mana-mana

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Selamatkan Diri lewat Jendela Kaca yang Pecah, Lihat Darah di Mana-mana

Megapolitan
Heboh Pelat Rachel Vennya, Ini Beda Nopol RFS Pejabat dan Masyarakat Biasa

Heboh Pelat Rachel Vennya, Ini Beda Nopol RFS Pejabat dan Masyarakat Biasa

Megapolitan
Warga Johar Baru Tewas Usai Dikeroyok di Rumah Sakit di Salemba

Warga Johar Baru Tewas Usai Dikeroyok di Rumah Sakit di Salemba

Megapolitan
Polisi Sebut Rachel Vennya Dapat Nopol B 139 RFS secara Resmi dengan Bayar Rp 7,5 Juta

Polisi Sebut Rachel Vennya Dapat Nopol B 139 RFS secara Resmi dengan Bayar Rp 7,5 Juta

Megapolitan
Cerita Korban soal Detik-detik Kecelakaan Maut Transjakarta, Sopir Tak Mengerem hingga Banyak Penumpang Tergeletak di Bus

Cerita Korban soal Detik-detik Kecelakaan Maut Transjakarta, Sopir Tak Mengerem hingga Banyak Penumpang Tergeletak di Bus

Megapolitan
Teka-teki Pelat RFS Mobil Rachel Vennya Terungkap, Bayar Rp 7,5 Juta hingga Mobil Disita

Teka-teki Pelat RFS Mobil Rachel Vennya Terungkap, Bayar Rp 7,5 Juta hingga Mobil Disita

Megapolitan
Khawatir Banjir Lebih Parah, Sejumlah Warga Protes Proyek Duplikasi Crossing Tol Becakayu

Khawatir Banjir Lebih Parah, Sejumlah Warga Protes Proyek Duplikasi Crossing Tol Becakayu

Megapolitan
Kota Bogor Dilanda Hujan Deras, Longsor Terjang Rumah Warga dan Atap Ambruk

Kota Bogor Dilanda Hujan Deras, Longsor Terjang Rumah Warga dan Atap Ambruk

Megapolitan
Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta, Ini Kata Wagub DKI

Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta, Ini Kata Wagub DKI

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Sudah Capai Setengah Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Sudah Capai Setengah Target

Megapolitan
UPDATE 26 Oktober: Tambah 4 Kasus Baru, 2 Pasien Covid-19 di Depok Wafat

UPDATE 26 Oktober: Tambah 4 Kasus Baru, 2 Pasien Covid-19 di Depok Wafat

Megapolitan
Hubungi Nomor Ini jika Jadi Korban atau Mengetahui Kantor Pinjol Ilegal

Hubungi Nomor Ini jika Jadi Korban atau Mengetahui Kantor Pinjol Ilegal

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengemudi Jadi Tersangka dalam Kecelakaan Bus Transjakarta

Wagub DKI Sebut Pengemudi Jadi Tersangka dalam Kecelakaan Bus Transjakarta

Megapolitan
Pengacara Terdakwa Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Klaim Saksi Jaksa Tak Buktikan Ada Penembakan

Pengacara Terdakwa Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Klaim Saksi Jaksa Tak Buktikan Ada Penembakan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.